RUU HKPD Dibawa ke Paripurna, Sri Mulyani: Naikkan Tax Ratio di Daerah

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) pada pembicaraan tingkat I. Selanjutnya, pembahasan calon beleid ini dilakukan di rapat paripurna. Hanya Fraksi PKS yang menolak menandatangani RUU HKPD.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RUU HKPD memiliki keterkaitan dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurutnya, UU HPP menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio yang juga akan dirasakan daerah dalam bentuk dana transfer. Semangat serupa juga berlaku untuk RUU HKPD.

"RUU HKPD menjadi usaha untuk meningkatkan tax ratio di level daerah, utamanya agar bisa meningkatkan kemandirian daerah," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (23/11/2021).

Menkeu Sri Mulyani melanjutkan RUU HKPD juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Kemudian menjadi alat melakukan sinergi kebijakan fiskal pada tingkat nasional dan daerah.

Oleh karena itu, dia menegaskan RUU HKPD bukan upaya pemerintah menarik kembali desentralisasi fiskal yang diatur melalui UU No. 33/2004. Rancangan beleid ini merupakan bentuk evaluasi penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang harapannya mampu memperkuat pengelolaan fiskal di tingkat daerah menjadi lebih akuntabel dan transparan.

"Jadi peningkatan kualitas belanja dan sinergi fiskal ini bukan upaya resentralisasi. Ini bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara," terangnya.

Selain itu, RUU HKPD juga menjadi sarana pemerintah melakukan konsolidasi fiskal. Menurutnya, APBD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan anggaran nasional. Karenanya, ujar Sri, upaya konsolidasi fiskal tidak hanya berlaku pada pengelolaan APBN tapi juga ikut menyertakan perbaikan kebijakan dalam pengelolaan APBD.

"RUU ini hadir pada saat yang tepat sebagai bagian dari konsolidasi fiskal dan bukan upaya resentralisasi. Ini salah satu cara untuk mengembalikan kesehatan APBN dan APBD menjadi bagian penting di dalamnya," imbuhnya. (sap)