KPP PRATAMA SINGARAJA

Ribuan WP Punya Tunggakan Pajak, KPP Ini Kirim Imbauan via Whatsapp

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 Maret 2023 | 16:30 WIB
Ribuan WP Punya Tunggakan Pajak, KPP Ini Kirim Imbauan via Whatsapp

Ilustrasi.

SINGARAJA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja mengirim imbauan pelunasan tunggakan pajak melalui Whatsapp blast kepada seluruh wajib pajak di wilayah Kabupaten Buleleng pada 30 Januari 2023.

Juru Sita Pajak Negara KPP Pratama Singaraja Dewa Made Widya Permadi mengatakan setidaknya 7.000 wajib pajak mendapatkan pesan Whatsapp blast tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan bertambah selama masih ada wajib pajak yang belum melunasi tunggakan.

“Diharapkan seluruh wajib pajak dapat segera melunasi utang pajak sebelum jatuh tempo sehingga terhindar dari penagihan aktif oleh DJP,” katanya dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Kamis (2/3/2023).

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Dewa menjelaskan KPP mengirimkan Whatsapp blast ke wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang masih memiliki tunggakan pajak. Dasar tunggakan tersebut terdiri atas surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), dan/atau surat teguran.

Untuk melunasi tunggakan pajak, wajib pajak dapat menghubungi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Singaraja yang beralamat di Jalan Udayana No. 10, Singaraja pada hari Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 WITA.

KPP juga akan membantu pembuatan billing sebagai sarana dalam pembayaran tunggakan pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos terdekat. Pembayaran juga bisa dilakukan secara online melalui mobilebanking atau Tokopedia.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Dengan mengirim Whatsapp blast, lanjut Dewa, pengiriman imbauan maupun informasi perpajakan dapat lebih cepat dan efisien. Khususnya, bagi wajib pajak yang memiliki tempat tinggal dengan akses yang sulit.

Dia juga menegaskan DJP memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan aktif, penyitaan, hingga penyanderaan jika tunggakan pajak tidak kunjung dilunasi. Tindakan penagihan aktif akan dilakukan sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan