KEBIJAKAN PAJAK

RI Pimpin Forum Perpajakan Asean, Bahas Konsensus Global Sampai Cukai

Muhamad Wildan | Selasa, 08 Agustus 2023 | 15:30 WIB
RI Pimpin Forum Perpajakan Asean, Bahas Konsensus Global Sampai Cukai

Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar pertemuan Asean Forum on Taxation (AFT) ke–17 dan Asean Sub-Forum on Excise Taxation (SF-ET) ke–14 dalam rangka mandat Keketuaan Asean.

Sebagai pemegang Keketuaan Asean, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan penting dan mencapai prioritas AFT dan SF-ET 2023.

"Kami berkomitmen bekerja sama dengan seluruh anggota negara Asean dan Sekretariat Asean untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya domestik, basis pajak, mendorong keadilan pajak, serta meningkatkan iklim investasi dan stabilitas ekonomi di kawasan," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (8/8/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sesuai dengan cetak biru Asean Economic Community (AEC), negara anggota Asean berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama guna mencapai masyarakat ekonomi yang lebih terintegrasi. Isu perpajakan memiliki peran penting dalam perkembangan dan stabilitas ekonomi kawasan.

Dalam AFT ke-17, delegasi membahas tantangan kebijakan pajak ke depan. Salah satu isu yang dibahas adalah pentingnya penguatan jaringan P3B antarnegara Asia Tenggara melalui penerapan multilateral instrument (MLI).

Pertukaran Informasi Perpajakan

Pertukaran informasi perpajakan antaryurisdiksi juga perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan standar internasional. Untuk mendorong investasi, layanan administrasi untuk pengajuan keringanan pajak dan restitusi pajak juga harus ditingkatkan.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selanjutnya, delegasi juga membahas perkembangan dari negosiasi atas Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Dalam pertemuan SF-ET ke-14, para delegasi mendiskusikan upaya untuk melengkapi pertukaran data serta kerja sama penerapan kebijakan cukai rokok dan minuman beralkohol.

Para delegasi juga saling bertukar pengalaman terkait dengan cukai minuman berpemanis. Negara yang sudah menerapkan cukai minuman berpemanis antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand.

Tak hanya itu, delegasi-delegasi juga saling bertukar pengalaman mengenai pengenaan cukai atas rokok elektronik. Negara yang sudah mengenakan atas rokok elektrik yakni Indonesia dan Filipina. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja