KEBIJAKAN PEMERINTAH

RI Hadapi Puncak Bonus Demografi di 2035, Setelahnya Ageing Population

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Maret 2024 | 14:30 WIB
RI Hadapi Puncak Bonus Demografi di 2035, Setelahnya Ageing Population

Sejumlah pelajar mengikuti kelas tata boga di SMK Negeri 27 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta, Selasa (27/2/2024). Kemenko PMK menyatakan pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menyiapkan angkatan kerja untuk menyambut era bonus demografi yang diperkirakan terjadi dalam rentang 2030-2045. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi, yakni rentang waktu dengan populasi usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak ketimbang populasi usia nonproduktif (65 tahun ke atas).

Pemerintah memproyeksikan jumlah penduduk RI pada 2025 akan menyentuh 197,13 juta orang. Sementara pada 2030 hingga 2035 nanti, jumlahnya diperkirakan akan meningkat menjadi 203 juta orang. Selepas 2035, Indonesia akan mulai memasuki periode ageing population, yakni penduduk lansia yang mulai bertambah banyak.

"Ini benar-benar waktu yang sangat pendek yang tersisa bagi kita untuk menyiapkan bonus demografi. Bisa tidak kita membawa bonus ini untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju," kata Menteri Ketanagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers, dikutip pada Selasa (12/3/2024).

Baca Juga:
Apa Bedanya UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Penetapan Upah Minimum?

Menghadapi tantangan ini, menaker mengamini bahwa pemerintah harus merespons secara cepat. Dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah tengah berupaya meningkatkan keterampilan generasi muda agar bisa berkompetisi di industri.

Ida mendorong lebih banyak kolaborasi antara sektor pendidikan dan pelatihan vokasi dengan sektor usaha dan industri. Menurutnya, salah satu kunci dalam menghadapi tantangan bonus demografi tersebut adalah memperkuat kolaborasi dunia pendidikan dan pelatihan vokasi dengan industri.

"Sehingga mampu menyiapkan SDM terampil sesuai kebutuhan industri. Buah manis yang kita siapkan adalah SDM," kata Ida.

Namun, pekerjaan rumah (PR) lanjutan yang dihadapi pemerintah adalah menyiapkan infrastruktur yang cukup bagi kelompok lansia nantinya. Infrastruktur yang cukup ini mengantisipasi generasi produktif saat ini agar tidak menjadi 'beban' ketika memasuki ageing population. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 13 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

Apa Bedanya UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Penetapan Upah Minimum?

Senin, 09 Desember 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Siapkan Bantuan bagi Perusahaan yang Tak Mampu Bayar UMP

Rabu, 04 Desember 2024 | 19:30 WIB UPAH MINIMUM PROVINSI

Pemerintah Tetapkan Formula UMP 2025, Semua Provinsi Harus Naik 6,5%

Senin, 02 Desember 2024 | 16:00 WIB UPAH MINIMUM PROVINSI

Upah Minimum Naik 6,5 Persen, Airlangga: untuk Jaga Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor