Resmi! Fasilitas Kepabeanan Impor Barang Kiriman untuk Pekerja Migran

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 141/2023 yang mengatur pemberian fasilitas kepabeanan atas impor barang kiriman para pekerja migran Indonesia (PMI). Aturan tersebut resmi berlaku sejak kemarin.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan fasilitas ini menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada PMI yang ingin mengirimkan barang ke kampung halaman. Melalui PMK 141/2023, diatur pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman PMI senilai total US$1.500 per tahun.

"Fasilitas ini akan bermanfaat untuk PMI yang melakukan aktivitas barang kiriman," katanya, Selasa (12/12/2023).

Askolani mengatakan PMK 141/2023 antara lain memuat beberapa hal pokok seperti ketentuan pembebasan bea masuk barang kiriman, barang bawaan penumpang berupa handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT), serta barang pindahan.

Dia menjelaskan sebelum adanya PMK 141/2023, pengiriman barang PMI masih mengacu pada aturan umum barang kiriman yaitu PMK 96/2023 s.t.d.d PMK 111/2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pembebasan bea masuk hanya diberikan kepada barang dengan nilai pabean maksimal free on board (FOB) US$3 per pengiriman dan perlakuan ketentuan larangan/pembatasan mengikuti ketentuan lartas barang kiriman umum sesuai aturan kementerian/lembaga (K/L) pembina sektor.

Melalui ketentuan yang baru, ketentuan atas impor barang kiriman PMI akan lebih longgar, baik secara fiskal atau prosedural. Saat ini, pembebasan bea masuk akan diberikan terhadap barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB US$500.

Ketentuan itu berlaku dengan ketentuan pengiriman barang dilakukan maksimal 3 kali dalam 1 tahun untuk pekerja yang terdaftar pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta maksimal 1 kali untuk pekerja selain terdaftar pada BP2MI.

"Apabila nilai barang lebih dari US$500, akan dikenakan bea masuk atas selisihnya sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 7,5%," ujarnya," ujarnya.

Askolani menambahkan pembebasan bea masuk juga diberikan terhadap barang bawaan penumpang berupa HKT dan barang pindahan. Dalam aturan tersebut, terdapat kebijakan khusus untuk HKT pekerja migran melalui skema bawaan penumpang, yang akan diberikan pembebasan bea masuk terhadap maksimal 2 unit HKT untuk 1 kali kedatangan dalam 1 tahun.

Sementara untuk barang pindahan, akan diberikan pembebasan bea masuk dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai impor barang pindahan.

Menurutnya, DJBC berkomitmen memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, termasuk PMI. Dia berharap kebijakan tersebut dapat membantu kelancaran arus barang kiriman pekerja migran, serta berdampak positif pada perekonomian. (sap)