EFEK VIRUS CORONA

Relaksasi Pembayaran Iuran BP Jamsostek Batal Diumumkan, Ini Alasannya

Dian Kurniati | Sabtu, 14 Maret 2020 | 07:00 WIB
Relaksasi Pembayaran Iuran BP Jamsostek Batal Diumumkan, Ini Alasannya

Ilustrasi (foto: BPJS)

Batal Diumumkan, BP Jamsostek Masih Kaji Relaksasi Iuran Saat Wabah Corona

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah batal mengumumkan rencana relaksasi berupa pembebasan atau penundaan iuran kepesertaan BP Jamsostek untuk sementara waktu, di tengah wabah virus Corona.

Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis mengatakan masih membutuhkan waktu untuk memformulasikan kebijakan pembebasan atau penundaan iuran kepesertaan, yang dipungut dari para pekerja penerima upah.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Apalagi, relaksasi berpotensi menyebabkan perubahan rencana kerja dan anggaran BP Jamsostek tahun ini. Meski begitu, ia memastikan BP Jamsostek siap mendukung pemerintah memulihkan perekonomian di tengah wabah Corona.

“Kami posisinya sebagai badan penyelenggara, dan kami akan koordinasi lebih lanjut dengan menteri teknis untuk memformulasikan [kebijakan] yang paling tepat untuk kami respons dengan segera,” katanya di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Ilyas mengatakan perusahaannya masih mencari keseimbangan agar relaksasi tidak sampai mengganggu ketahanan dana program jaminan sosial dalam jangka panjang, dan tidak justru mengurangkan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebelumnya menyatakan relaksasi pembayaran iuran BP Jamsostek bakal diumumkan pekan ini. Menurutnya, relaksasi iuran demi menjaga konsumsi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah masih mencari program mana yang akan ditunda atau dibebaskan pembayarannya. Saat ini, program BP Jamsostek itu terdiri dari Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Pensiun.

“Kami ingin melihat mana yang bermanfaat untuk mendorong relaksasi,” tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?