Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

WARSAWA – Parlemen menyetujui rencana kebijakan pajak bernama Anti-Inflation Shield 2.0 sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meredam lonjakan inflasi di Polandia.

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyebut Anti-Inflation Shield 2.0 memuat sejumlah kebijakan relaksasi pajak, baik pemberian pengurangan pengenaan pajak maupun pembebasan jenis pajak tertentu.

“Pengurangan [pajak] direncanakan akan berlaku setidaknya selama enam bulan ke depan, mulai dari 1 Februari 2022,” katanya seperti dikutip dari Polskieradio, Selasa (18/01/2021).

Kebijakan yang termuat dalam Anti-Inflation Shield 2.0 terdiri atas beberapa kebijakan. Pertama, penurunan tarif PPN bahan bakar menjadi 8% dari sebelumnya 23%. Kedua, pengenaan tarif PPN 0% pada produk makanan dasar, gas alam, dan pupuk pertanian.

Ketiga, pengenaan tarif PPN listrik sebesar 5%. Keempat, pengenaan tarif PPN untuk energi panas (thermal energy) menjadi 5% dari sebelumnya 8%. Kebijakan pajak tersebut akan berlaku mulai 1 Februari 2022 hingga 31 Juli 2022.

Dengan demikian, setelah masa berlaku tersebut, tarif PPN pada barang dan jasa tersebut akan kembali normal. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat hilangnya potensi penerimaan negara dari PPN mencapai zł20 miliar atau setara dengan Rp72,08 triliun.

Meski demikian, pemerintah menargetkan penurunan angka inflasi dari Anti-Inflation Shield 2.0. Menurut pemerintah, penurunan tarif PPN pada gas berkontribusi pada penurunan inflasi sebesar 0,2%.

Kemudian, penurunan tarif PPN pada produk makanan berkontribusi pada penurunan inflasi sebesar 0,4%-0,8%. Namun, pemerintah mengakui perkiraan tersebut belum pasti lantaran banyak hal yang dapat memengaruhi angka inflasi.

Pada Desember 2021, angka inflasi di Polandia mencapai 8,6% dan diperkirakan terus naik. Angka inflasi tersebut menjadi yang tertinggi sejak November 2000, sehingga membuat pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah untuk menurunkannya. (rizki/rig)