AMERIKA SERIKAT

Redam Inflasi, AS Bakal Relaksasi Tarif Bea Masuk Impor dari China

Muhamad Wildan | Kamis, 12 Mei 2022 | 11:30 WIB
Redam Inflasi, AS Bakal Relaksasi Tarif Bea Masuk Impor dari China

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara saat Makan Malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (30/4/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Al Drago/WSJ/cfo
 

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan penghapusan beberapa kebijakan bea masuk atas impor produk dari China yang diberlakukan pada era Presiden Donald Trump.

Relaksasi bea masuk atas barang yang diimpor dari China diperlukan untuk menekan inflasi. Adapun inflasi di AS per April 2022 tercatat mencapai 8,3%.

"Kami sedang melihat kebijakan apa yang akan memiliki dampak paling positif," ujar Biden, dikutip Kamis (12/5/2022).

Baca Juga:
Direvisi Lagi! Aturan Kepabeanan Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

Biden mengatakan pemerintahannya akan menangani masalah inflasi secara serius agar inflasi tak memberikan dampak terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat kelas menengah bawah.

Menurutnya, tingginya inflasi disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Kedua faktor ini menyebabkan AS mencatatkan inflasi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Seperti diketahui, era pemerintahan Trump diwarnai dengan perang dagang antara AS dan China. Bea masuk yang tinggi diterapkan oleh Trump untuk meningkatkan pemanfaatan produk domestik AS.

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Pada era pemerintahan Biden, AS tercatat masih mempertahankan sebagian besar kebijakan yang diterapkan oleh Trump. China juga tercatat menerapkan bea masuk pembalasan atas beberapa produk AS, khususnya produk pertanian.

AS tercatat mengenakan bea masuk tambahan atas mayoritas barang yang diimpor dari China. Langkah ini membuat harga-harga barang makin mahal mengingat kapasitas produksi industri-industri di AS masih belum mampu memenuhi tingginya permintaan domestik. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 18:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Tindak Lanjuti Aktivasi Akun PKP, Fiskus Kunjungi Alamat Perusahaan

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi