AMERIKA SERIKAT

Redam Inflasi, AS Bakal Relaksasi Tarif Bea Masuk Impor dari China

Muhamad Wildan | Kamis, 12 Mei 2022 | 11:30 WIB
Redam Inflasi, AS Bakal Relaksasi Tarif Bea Masuk Impor dari China

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara saat Makan Malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (30/4/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Al Drago/WSJ/cfo
 

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan penghapusan beberapa kebijakan bea masuk atas impor produk dari China yang diberlakukan pada era Presiden Donald Trump.

Relaksasi bea masuk atas barang yang diimpor dari China diperlukan untuk menekan inflasi. Adapun inflasi di AS per April 2022 tercatat mencapai 8,3%.

"Kami sedang melihat kebijakan apa yang akan memiliki dampak paling positif," ujar Biden, dikutip Kamis (12/5/2022).

Baca Juga:
Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

Biden mengatakan pemerintahannya akan menangani masalah inflasi secara serius agar inflasi tak memberikan dampak terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat kelas menengah bawah.

Menurutnya, tingginya inflasi disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Kedua faktor ini menyebabkan AS mencatatkan inflasi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Seperti diketahui, era pemerintahan Trump diwarnai dengan perang dagang antara AS dan China. Bea masuk yang tinggi diterapkan oleh Trump untuk meningkatkan pemanfaatan produk domestik AS.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Pada era pemerintahan Biden, AS tercatat masih mempertahankan sebagian besar kebijakan yang diterapkan oleh Trump. China juga tercatat menerapkan bea masuk pembalasan atas beberapa produk AS, khususnya produk pertanian.

AS tercatat mengenakan bea masuk tambahan atas mayoritas barang yang diimpor dari China. Langkah ini membuat harga-harga barang makin mahal mengingat kapasitas produksi industri-industri di AS masih belum mampu memenuhi tingginya permintaan domestik. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan