VIETNAM

Redam Dampak Harga BBM, Kemenperin Vietnam Usulkan Insentif Pajak Ini

Vallencia | Kamis, 17 Maret 2022 | 15:30 WIB
Redam Dampak Harga BBM, Kemenperin Vietnam Usulkan Insentif Pajak Ini

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews – Kementerian Industri dan Perdagangan (Kemenperin) Vietnam berencana mengusulkan pengurangan tarif pajak dalam meredam dampak harga bahan bakar minyak (BBM) global yang terus meningkat.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyen Hong Dien menyampaikan Kemenperin akan mengusulkan pemberian berbagai insentif pajak dan retribusi lainnya untuk menangani harga BBM yang tinggi.

“Jika harga BBM global terus naik, Kemenperin akan mengusulkan pengurangan pajak dan retribusi lainnya lebih lanjut," katanya dikutip dari sggpnews.org.vn, Kamis (17/3/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Dalam pertemuan dengan 63 delegasi deputi majelis nasional, Dien memberikan penjelasan mengenai masalah yang berkaitan dengan produksi bensin, impor, pasokan, manajemen harga, pengawasan pasar, dan lainnya.

Dien menyebutkan harga bensin global melonjak tajam karena gangguan pasokan di beberapa negara penghasil minyak besar dan dampak perang Rusia-Ukraina. Harga pasar minyak dunia tercatat sempat naik dengan margin 40% hingga 60%.

Pada saat bersamaan, pasokan BBM dalam negeri mengalami kesulitan karena produksi minyak dari kilang Nghi Son mengalami penurunan. Namun, ia meyakini banyak cara yang bisa dipakai untuk memastikan kecukupan pasokan domestik atas BBM.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Menurut Dien, pemerintah dapat menggandakan impor BBM guna mengatasi kelangkaan BBM. Lalu, ia juga memohon dana stabilisasi harga BBM yang saat ini hanya tersisa sekitar VND600 miliar atau setara dengan Rp374,94 miliar untuk dijaga.

Dien juga berharap Majelis Nasional Komite Tetap untuk memangkas pajak perlindungan lingkungan hingga 50% demi menurunkan harga BBM. Apabila harga BBM tetap meningkat, Dien menyarankan pengurangan pada pajak dan retribusi lainnya.

Apabila seluruh kebijakan pajak telah digunakan, tetapi harga BBM masih tetap tinggi, Dien berharap otoritas yang kompeten dapat memberikan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bisnis tertentu.

Sementara itu, Wakil Majelis Nasional Tran Quoc Tuan dari Provinsi Tra Vinh memohon solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan bensin kepada menteri perindustrian. Pertanyaan tersebut juga banyak diajukan oleh deputi majelis nasional lainnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra