Realisasikan Janji, Presiden Sri Lanka Beri Keringanan Pajak

COLOMBO, DDTCNews – Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang baru terpilih merealisasikan janjinya untuk merestrukturisasi aturan pajak untuk mengurangi beban pajak publik.

Rajapaksa membentuk kabinet sementara untuk membahas dan menyetujui wacana keringanan pajak. Kabinet sementara itu kemudian memberikan persetujuannya untuk mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dan berbagai keringanan pajak lainnya.

“Ini akan menjadi stimulus untuk semua bidang ekonomi dan itu akan memungkinkan kita untuk memperluas basis pajak saat ini. Kita juga perlu meningkatkan pendapatan bukan pajak di masa depan,” kata Bandula Gunawardana, Juru Bicara Kabinet, Rabu (27/11/2019)

Pemberitahuan perubahan, sambung Gunawardana, perlu untuk disampaikan. Pemberitahuan dalam bentuk lembaran negara tengah dipersiapkan. Adapun keringanan pajak yang diberikan berupa penurunan tarif atas 3 jenis pajak serta penghapusan atas berbagai jenis pajak.

Adapun 3 jenis pajak yang mengalami penurunan tarif yaitu PPN, pajak penghasilan (PPh) industri konstruksi, serta pajak telekomunikasi. Secara lebih terperinci, tarif PPN yang saat ini berlaku sebesar 15% diturunkan menjadi 8%.

Selanjutnya, tarif PPh industri konstruksi diturunkan dari tarif yang berlaku sebesar 28% menjadi 14% guna mendorong pertumbuhan di sektor ini. Kemudian, tarif untuk pajak telekomunikasi diturunkan sebesar 25%.

Lebih lanjut, jenis pajak yang dihapus diantaranya adalah pungutan layanan ekonomi, pajak debit pada perbankan dan lembaga keuangan, capital gain, PPN untuk kondominium, pajak atas pendapatan bunga, dan pajak layanan kredit.

Selanjutnya, pajak pembangunan bangsa (nation building tax) atas produksi dalam negeri, pajak atas remunerasi bagi pekerja migran, dan pajak pada tempat keagamaan juga akan dibebaskan. Pendapatan dari pertanian, perikanan, dan peternakan juga akan dibebaskan dari pajak penghasilan.

Gunawardena mengatakan pemerintah dalam rapat kabinet perdananya berfokus pada bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat. Pasalnya, pada pemerintahan sebelumnya masyarakat merasa menderita karena mahalnya biaya hidup.

“Ekonomi menderita di bawah pemerintahan sebelumnya, dan semuanya meroket dari suku bunga ke biaya hidup. Jadi, sebagai pemerintah yang baru, tanggung jawab kami adalah membuat beberapa konsesi untuk memberikan bantuan kepada publik,” kata Gunawardena, seperti dilansir lankabusinessonline.com. (kaw)