INDIA

Rayu Investor Asing, Pemerintah Tawarkan Tarif Pajak Rendah

Muhamad Wildan | Jumat, 06 November 2020 | 16:16 WIB
Rayu Investor Asing, Pemerintah Tawarkan Tarif Pajak Rendah

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW DELHI, DDTCNews – Guna mendongkrak realisasi investasi di dalam negeri, Perdana Menteri India Narendra Modi menjanjikan tarif pajak rendah dan insentif kepada sovereign wealth fund (SWF) dan investor global.

Dalam Virtual Global Investor Roundtable (VGIR) 2020 yang digelar baru-baru ini, Narendra Modi menawarkan insentif pajak kepada investor global yang mau menanamkan modal di India pada sektor manufaktur dan infrastruktur.

"Apabila investor menginginkan imbal hasil investasi yang reliable dan berkelanjutan, maka India adalah tempatnya," ujar Modi di hadapan para calon investor pada VGIR 2020, dikutip Jumat (6/11/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Dalam VGIR 2020 tersebut, Modi mengklaim India memiliki resiliensi dalam menghadapi pandemi virus Corona atau Covid-19, baik dalam penanganan laju penularan virus maupun dalam menjaga stabilitas perekonomian.

India menargetkan nilai penanaman modal dari investor global bisa mencapai US$1,5 triliun guna mendukung pembangunan pelabuhan, jalan, dan infrastruktur lainnya yang direncanakan pada National Infrastructure Pipeline.

Menurut Pemerintah India, investasi besar-besaran sangat diperlukan guna mengerek pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang setelah mengalami kontraksi sebesar dua digit pada tahun fiskal 2020-2021.

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Bagi pemilik modal yang mau menginvestasikan dananya pada pembangunan infrastruktur, India menjanjikan berbagai bentuk fasilitas pajak seperti pembebasan pajak penghasilan atas capital gains, bunga, hingga pembebasan pajak atas dividen.

Langkah Modi dalam menarik investasi ini juga merupakan tindak lanjut atas realisasi penanaman modal asing (PMA) yang sempat stagnan pada level US$60 miliar dalam 3 tahun terakhir sejak tahun fiskal 2016-2017 hingga 2018-2019.

Khusus untuk tahun fiskal 2019-2020, Pemerintah India mencatat realisasi PMA sudah meningkat menjadi US$73,4 triliun. Modi berupaya untuk menggenjot realisasi PMA dan menghindari stagnasi yang berulang seperti pada tiga tahun fiskal sebelumnya.

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

VGIR 2020 dihadiri oleh pengelola dana pensiun dan SWF besar seperti Temasek Holdings, Qatar Investment Authority, International Development Finance Corporation, Pension Danmark, Japan Post Bank, hingga Korea Investment Corporation.

Seperti dilansir telegraphindia.com, pengelola dana pensiun dan SWF tersebut secara keseluruhan memiliki dana kelolaan sampai dengan US$6 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan