AMERIKA SERIKAT

Ratusan Perusahaan Alas Kaki Desak Trump Hentikan Perang Dagang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 Agustus 2019 | 14:14 WIB
Ratusan Perusahaan Alas Kaki Desak Trump Hentikan Perang Dagang

Ilustrasi. (foto: newsstandhub.com)

WASHINGTON, DDTCNews – Lebih dari 200 perusahaan alas kaki asal Amerika Serikat (AS) bersatu untuk mendesak Presiden Donald Trump agar membatalkan usulan tarif yang lebih tinggi atas impor asal China.

Mereka mengatakan kenaikan tarif pada sebagian besar produk alas kaki dari China akan membuat konsumen Amerika terkena dampaknya. Untuk itu, mereka menentang kenaikan tarif tersebut melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden Trump.

“Tidak ada keraguan bahwa tarif bertindak sebagai pajak tersembunyi yang dibayarkan oleh individu dan keluarga Amerika. Ketika biaya impor naik baik karena harga bahan, transportasi, tenaga kerja, ataupun tarif, hampir seluruhnya akan diteruskan ke konsumen,” demikian pernyataan mereka.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Pemerintahan Trump sebelumnya telah merencanakan pengenaan tarif 10% pada impor asal China. Namun, Kantor Perwakilan Dagang AS menegaskan rencana Trump untuk mengenakan tarif tambahan 5% pada daftar impor China senilai $ 300 miliar mulai 1 September 2019. Selanjutnya, akan ada tambahan tarif kembali tapi ditunda hingga 15 Desember 2019.

Dengan demikian, akan ada kenaikan tarif atas impor asal China sebesar 15% dan berlaku mulai 1 September 2019. Tarif tambahan itu disebut-sebut akan memberi beban tambahan senilai US$4 miliar atau sekitar Rp57,1 triliun kepada konsumen alas kaki di AS setiap tahunnya.

Adapun surat tersebut ditandatangani oleh banyak perusahaan, termasuk raksasa produk olahraga seperti Nike, Adidas, Fila, dan Foot Locker. Mereka memperingatkan Trump bahwa penambahan tarif akan memperburuk kondisi ekonomi dan dapat meningkatkan harga produk di negara lain yang memproduksi alas kaki.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Surat itu juga menolak komentar dari pejabat AS yang mengatakan China dapat mendevaluasi mata uangnya untuk menutupi biaya tambahan. Menurut mereka, hal tersebut sama sekali tidak benar karena harga impor hampir selalu dikutip dan dinegosiasikan dalam dolar AS bukan yuan China (RMB).

“Sehingga, jika ingin mendevaluasi RMB untuk mengimbangi kenaikan tarif sebesar 15%, mata uang harus turun lebih dari 40%,” imbuh mereka, seperti dilansir footwearnews.com.

Saat ini, banyak perusahaan yang mulai memindahkan rantai pasokan mereka ke negara tetangga seperti Vietnam, Indonesia, dan Meksiko. Hal tersebut dikarenakan ada peningkatan biaya dalam rantai pasokan mereka yang berbasis di China.

Baca Juga:
Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Sementara itu, beberapa perusahaan kemungkinan akan menaikkan harga bagi konsumen. Produsen domestik juga diperkirakan akan terpengaruh, mengingat banyak bahan yang dibutuhkan untuk produksi berasal dari China dan tidak tersedia di AS.

Sementara itu, Kepala Eksekutif FDRA Matt Priest memperingatkan tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan di seluruh industri. Perusahaan alas kaki, sambungnya, telah mengatakan tarif akan mengurangi pertumbuhan pekerjaan.

“Kami berharap Presiden Trump mendengarkan orang Amerika di seluruh negeri dan menghentikan perang dagang yang tidak perlu ini,” kata Priest. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN