Rancangan Amendemen UU Pajak Pertambahan Nilai Diserahkan ke Parlemen

BRUSSEL, DDTCNews – Pemerintah Belgia resmi mengajukan rancangan amendemen undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN) ke parlemen pada 27 Oktober 2021.

RUU yang mengubah tarif, ketentuan, dan skema PPN ini mengatur beberapa hal berkaitan dengan teknis administrasi perpajakan. Setidaknya terdapat 5 hal utama yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.

“Amendemen yang diusulkan sebagian besar bersifat administratif dan teknis,” sebut Pemerintah Belgia seperti dilansir dari My Tax Compass, Jumat (5/11/2021).

Pertama, pembebasan PPN untuk organisasi nirlaba. Dalam hal ini, organisasi dengan tujuan politik, serikat pekerja, agama, sukarelawan, filosofis, hingga filantropis dibebaskan dari pungutan PPN atas penyerahan barang atau jasanya.

Kedua, pembebasan PPN atas penyerahan jasa akomodasi. Akomodasi seperti hotel, motel, dan sejenisnya akan dibebaskan dari PPN selama tiga bulan. Kebijakan ini direncanakan akan berlaku pada 1 Juli 2022.

Ketiga, penggunaan pengurangan PPN dengan metode aktual. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak PPN atau barang yang dibebaskan pajak akan diusulkan menggunakan metode pengurangan PPN actual melalui amendemen RUU PPN.

Keempat, penghapusan skema PPN perkiraan. RUU merumuskan penghapusan skema PPN perkiraan mulai 1 Januari 2028. Dalam skema baru, PPN dikenakan harus berdasarkan melalui faktur, catatan, maupun pembukuan. Namun, dalam RUU skema PPN perkiraan tetap dipertahankan pada sektor pertanian.

Kelima, pengurangan tarif PPN atas implan rambut. Tarif PPN atas pasokan implant rambut yang diresepkan dokter untuk mengurangi efek kronik kecacatan diturunkan akan menjadi 6% dan berlaku mulai 1 Januari 2022. (zaka/rig)