Pungutan PPN PMSE oleh PKP Pedagang Eceran Akan Diatur di PMK

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih menggodok peraturan menteri keuangan yang akan mewajibkan pedagang eceran untuk memungut PPN dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri.

Analis Kebijakan Muda Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Melani Dewi Astuti mengatakan aturan dasar mengenai pengenaan PPN atas penyerahan BKP/JKP melalui PMSE telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 9/2021.

"Dengan adanya PP 9/2021 ini nantinya akan diatur lebih lanjut di PMK untuk mewajibkan pedagang eceran tadi untuk memungut PPN atas konsumsi melalui PMSE," katanya dalam webinar bertajuk Digital Taxation, Kamis (5/8/2021).

Pada Pasal 5 PP 9/2021 yang merevisi turut Pasal 20 PP 1/2012, PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, dikategorikan sebagai PKP pedagang eceran.

Pada Pasal 20 ayat (4) PP 1/2012 s.t.d.d PP 9/2021, pemerintah akan mengatur lebih lanjut tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PKP pedagang eceran melalui pihak ketiga. Bila sudah diatur, pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk menjadi pemungut PPN PMSE.

Saat ini, PMK yang menjadi ketentuan pelaksana atas Pasal 20 ayat (4) PP 1/2012 s.t.d.d PP 9/2021 tersebut masih belum diterbitkan. Pemerintah berharap aturan ini akan menciptakan perlakuan pajak yang lebih adil dan setara antara pedagang luar negeri dan dalam negeri.

Sebagai informasi, pedagang luar negeri dan penyedia jasa luar negeri serta penyelenggara PMSE telah diwajibkan untuk memungut PPN PMSE atas penyerahan BKP tidak berwujud dan JKP dengan diberlakukannya PMK 48/2020.

Berdasarkan Pasal 4 PMK 48/2020 dan PER-12/PJ/2020, pelaku usaha PMSE ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh dirjen pajak bila memiliki nilai transaksi dengan pembeli Indonesia lebih dari Rp600 juta per tahun dan/atau memiliki traffic melebihi 12.000 dalam 1 tahun. (rig)