Pungutan Ekspor CPO Dipangkas, DJBC Optimalkan Pelayanan & Pengawasan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berkomitmen untuk mendukung program percepatan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) beserta produk turunannya melalui penurunan tarif pungutan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya sudah dipangkas. Untuk itu, DJBC akan memberikan dukungan melalui optimalisasi pelayanan dan pengawasan terhadap ekspor tersebut.

"Sebagai garda terdepan di perbatasan, DJBC siap menerapkan langkah-langkah strategis sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar," katanya, dikutip pada Selasa (26/7/2022).

Hatta menuturkan penurunan tarif pungutan ekspor telah diatur dalam PMK 115/2022 sebagai revisi atas PMK 103/2022. Melalui beleid tersebut, tarif pungutan ekspor atas CPO dan produk turunannya ditetapkan US$0 sejak 15 Juli hingga 31 Agustus 2022.

Sementara itu, mulai 1 September 2022, ekspor semua jenis produk CPO akan dikenakan pungutan kecuali tandan buah segar (TBS). Misal, pada CPO, tarif pungutan ekspor ditetapkan US$55 hingga US$240 per ton mengikuti pergerakan harga CPO.

Tarif pungutan dikenakan sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BPDP Kelapa Sawit. Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO dengan mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri perdagangan.

Hatta berharap percepatan ekspor dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta menciptakan profit yang berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan petani dengan tetap menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga CPO dan produk turunannya di dalam negeri.

Sejalan dengan itu, kebijakan percepatan ekspor juga diharapkan akan berdampak pada penurunan harga CPO dan produk turunannya di pasar global lantaran kontribusi sawit Indonesia saat ini sudah mencapai 55%.

Untuk itu, lanjut Hatta, DJBC akan terus berupaya meningkatkan pelayanan mulai dari administrasi hingga pengawasan kegiatan ekspor di lapangan.

"Kami juga mengajak stakeholders dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan di bidang ekspor yang dapat membantu upaya pemulihan ekonomi nasional berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (rig)