PSBB Total Diterapkan Lagi, Bagaimana dengan Pelayanan Tatap Muka DJP?

JAKARTA, DDTCNews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020). Lantas, apakah pelayanan tatap muka seluruh kantor pajak yang ada di DKI Jakarta juga akan disetop lagi?

Pertanyaan itu juga sempat disampaikan warga net kepada contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui saluran Twitter. Menjawab pertanyaan tersebut, Kring Pajak mengaku belum ada keputusan yang berkaitan dengan penutupan pelayanan tatap muka.

“Untuk informasi penutupan pelayanan tatap muka belum ditentukan. Silakan ditunggu informasi lebih lanjutnya,” tulis Kring Pajak merespons pertanyaan warga net, Kamis (10/9/2020).

Hingga saat ini, pelayanan tatap muka masih dibuka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum datang ke kantor pajak, calon pengunjung harus mengambil tiket nomor antrean secara online melalui aplikasi Kunjung Pajak (kunjung.pajak.go.id).

Seperti diketahui, setelah ditetapkan sebagai pandemi, DJP menetapkan masa pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19) mulai 16 Maret 2020. Mulai tanggal tersebut, pelayanan tatap muka dihentikan sementara.

Setelah melalui perpanjangan waktu beberapa kali, pelayanan langsung atau tatap muka dibuka kembali mulai 15 Juni 2020 sampai sekarang. Namun, ada beberapa layanan yang tetap dikecualikan kerena bisa diakses secara elektronik atau online.

Kemarin, Rabu (9/9/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menerapkan PSBB total mulai Senin, (14/9/2020). Hal itu dilakukan untuk menekan angka penularan pandemi COVID-19 yang semakin naik pada PSBB masa transisi fase I.

Anies menjelaskan indikator utama dalam keputusan tersebut adalah tingkat kematian (case fatality rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (bed occupancy ratio) baik untuk tempat tidur isolasi maupun ICU yang semakin tinggi. Fakta ini dinilai menunjukkan Jakarta berada dalam kondisi darurat.

“Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti masa awal dahulu, bukan lagi PSBB Transisi. Inilah rem darurat yang kita tarik saat ini,” tegas Anies. (kaw)