AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Ingin Pangkas Pajak Gaji, Tetapi..

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 April 2020 | 16:21 WIB
Presiden Trump Ingin Pangkas Pajak Gaji, Tetapi..

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

WASHINGTON, DDTCNews—Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyuarakan dukungannya untuk memangkas pajak gaji yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan program Jaminan Sosial dan Perawatan Kesehatan.

Presiden Trump mengatakan dirinya akan menyerukan pemotongan seperti itu, bahkan jika AS saat ini tidak berada di tengah-tengah situasi darurat kesehatan dan ekonomi nasional. Ia mengklaim Partai Demokrat di Kongres telah menghalangi niatnya memangkas pajak tersebut.

“Saya akan senang melihat pemotongan pajak gaji. Ini akan cepat. Ada banyak orang yang suka melihat itu sebagai pemotongan pajak yang permanen,” katanya seusai memberi pengarahan pada Task Force Coronavirus di Washington, Selasa malam (7/4/2020).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Trump, yang telah berulang kali bersumpah untuk ‘menyelamatkan’ program Jaminan Sosial dan Perawatan Kesehatan, juga mendukung gagasan pemotongan pajak gaji secara permanen itu. “Pemotongan pajak gaji akan menjadi hal yang hebat bagi negara ini. Saya ingin memilikinya, terlepas dari krisis virus Corona ini,” katanya.

Kelompok advokasi Progresif Pekerjaan Jaminan Sosial mengangkat kekhawatiran tentang pernyataan Trump tersebut. Mereka memperingatkan bahwa ‘liburan pajak gaji’ yang disebut Presiden tidak ada hubungannya dengan membantu pekerja dan segala sesuatu yang melemahkan Jaminan Sosial.

“Presiden Trump ingin secara permanen memangkas kontribusi penggajian. Ini adalah kode untuk mengerahkan dana berdedikasi Jaminan Sosial sebagai alasan menuntut pemotongan tunjangan tersebut,” kata kelompok itu dalam satu pernyataannya, seperti dilansir reddit.com.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Seperti diketahui, UU Stimulus Virus Corona yang ditandatangani Trump akhir Maret lalu mencakup ketentuan yang memungkinkan pengusaha berhenti membayar ke Jaminan Sosial setidaknya untuk sisa tahun ini. Hal ini kemudian dikecam sebagai serangan ‘berbahaya’ terhadap Jaminan Sosial.

“Jika Trump menang setelah Pemilu November, ia akan membuat perusahaan tidak membayar Jaminan Sosial. Lalu, Partai Republik akan menggunakan dana perwalian yang susut sebagai alasan untuk menghancurkan Jaminan Sosial,” kata Wakil Direktur Pekerjaan Jaminan Sosial Michael Phelan.

Washington Post pada Minggu melaporkan Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan pemotongan pajak gaji serta pemotongan pajak capital gain sebagai bagian dari paket stimulus tambahan atas pandemi virus Corona. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN