Presiden Marcos Minta Dukungan Kongres untuk Realisasikan Agenda Pajak

MANILA, DDTCNews - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. meminta kongres mendukung upaya pemerintah melaksanakan beberapa agenda pajak di bawah Kerangka Fiskal Jangka Menengah.

Marcos mengatakan beberapa agenda pajak yang mendesak dilaksanakan di antaranya pengenaan PPN atas layanan digital, rasionalisasi rezim pajak pertambangan, cukai plastik, serta perubahan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pemerintah ingin melanjutkan reformasi untuk meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

"Sekali lagi kami mencari dukungan dari Kongres untuk merealisasikan kebijakan dan reformasi di bawah kerangka fiskal kami," katanya dalam pidato kenegaraan, dikutip pada Rabu (26/7/2023).

Marcos telah menyampaikan keinginannya mengenakan PPN pada perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) saat membacakan pidato kenegaraan untuk pertama kalinya pada tahun lalu. Saat itu, dia menyatakan mengenakan PPN PMSE penting untuk memberikan rasa keadilan di antara pelaku usaha, sekaligus menambah penerimaan negara.

Dia bahkan telah membuat menghitung potensi penerimaan PPN PMSE akan mencapai P11,7 miliar atau sekitar Rp3,14 triliun pada tahun pertama pengenaannya.

Saat ini, sudah ada RUU DPR 4122 yang disusun sebagai payung hukum pengenaan PPN PMSE sebesar 12%. Sayangnya, pembahasan RUU tersebut masih tersendat sehingga belum dapat disahkan.

Marcos menyebut penerimaan negara yang ditopang pajak harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan penerimaan yang memadai, negara akan memiliki kemampuan untuk berinvestasi besar-besaran pada perbaikan fasilitas publik.

"Di bawah kerangka fiskal ini, kami membayangkan penerimaan pajak dan pendapatan negara akan meningkat secara berkelanjutan sebesar 16,9% dan 17,3% pada tahun 2028," ujarnya dilansir pna.gov.ph.

Mengutip data otoritas pajak, Marcos mengatakan realisasi pajak sudah mencapai PHP1,05 triliun hingga Mei 2023 atau tumbuh 10% (yoy). (sap)