Presiden Jokowi Lantik Kepala dan Wakil Otorita IKN

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Jokowi melantik keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9/2022 yang ditetapkan pada 9 Maret 2022. Dalam sumpahnya, Bambang dan Dhony berjanji akan menjalankan jabatannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," bunyi sumpah Bambang dan Dhony di Istana Negara, Kamis (10/3/2022).

Dalam sumpahnya, Bambang dan Dhony berjanji memegang teguh UUD Dasar 1945, menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Bambang sempat diangkat sebagai wakil menteri perhubungan pada masa kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia kemudian berkarier sebagai Wakil Presiden Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan pada Asian Development Bank (ADB) sejak 2015.

Sementara itu, Dhony selama ini menapaki kariernya di sektor swasta. Yang terakhir, ia menjabat sebagai Managing Director President Office Sinar Mas Land.

UU IKN mengatur pembentukan Badan Otorita sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN di Kalimantan Timur.

Otorita IKN bertugas menetapkan peraturan penyelenggaraan daerah khusus Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.

Pasal 24 ayat (4) UU IKN juga menyebut otorita IKN dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN. Pajak dan retribusi tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus.

Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.

Pada pelaksanaannya, Kepala Otorita IKN akan menyusun rencana pendapatan IKN, termasuk jika berencana mengumpulkan pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus. (rig)