PRANCIS

Prancis dan Jerman Buka Opsi Terapkan Pajak Minimum secara Unilateral

Muhamad Wildan | Kamis, 27 Oktober 2022 | 09:30 WIB
Prancis dan Jerman Buka Opsi Terapkan Pajak Minimum secara Unilateral

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire.

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Prancis mempertimbangkan untuk menerapkan pajak minimum global sebagaimana tertuang dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) tanpa perlu menunggu kesepakatan dari Uni Eropa.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan Prancis bersama Jerman akan menerapkan pajak minimum global secara unilateral apabila Uni Eropa tak kunjung mencapai konsensus atas Pilar 2 pada akhir 2022.

"Bila tidak ada kesepakatan pada akhir 2022, kami akan menerapkan peraturan domestik mengenai pajak minimum global sembari menunggu tercapainya konsensus oleh 27 negara anggota Uni Eropa," katanya dikutip dari Tax Notes International, Kamis (27/10/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Untuk diketahui, setidaknya terdapat 5 negara anggota Uni Eropa yang menyatakan komitmen untuk menerapkan pajak minimum global pada tahun depan antara lain Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Belanda.

Komitmen tersebut tertuang dalam pernyataan bersama (joint statement). Meski demikian, hingga saat ini, hanya Prancis dan Jerman yang secara eksplisit akan menerapkan pajak minimum global secara unilateral tersebut.

Sementara itu, Spanyol dan Belanda mendukung implementasi pajak minimum global di Uni Eropa melalui skema enhanced cooperation. Skema ini dipakai agar pajak minimum global dapat diterapkan di Uni Eropa tanpa menunggu Hungaria mencabut vetonya.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Melalui skema enhanced cooperation, hanya perlu minimal 9 negara anggota Uni Eropa untuk dapat menjalin kerja sama pada bidang tertentu jika persetujuan oleh seluruh negara anggota ternyata dinilai tidak dapat dicapai.

Merujuk pada laman Uni Eropa, skema enhanced cooperation didesain guna mengatasi hambatan implementasi kebijakan akibat satu atau segelintir negara yang tidak ingin mengambil bagian dalam kebijakan tersebut.

Merespons inisiatif tersebut, Republik Ceko selaku Presidensi Uni Eropa menyatakan akan membujuk Hungaria untuk mendukung implementasi pajak minimum global sehingga enhanced cooperation atau langkah unilateral tidak perlu diambil. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja