Potensi Pajak dari Pilar 1 OECD Tidak Besar, Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Kendati Pilar 1 OECD: Unified Approach belum akan menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan, Ditjen Pajak (DJP) meyakini konsensus pajak global dapat menjamin hak pemajakan dari negara pasar seperti Indonesia.

"Memang betul potensinya tidak sangat besar sekali, tetapi kita punya hak pemajakan di dalamnya," kata Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama, dalam acara KTT G20: Kejelasan Arah Pajak Global untuk Indonesia, Senin (15/11/2021).

Setelah dilaksanakan selama 7 tahun, lanjut Mekar, negara-negara Inclusive Framework, termasuk Indonesia, akan memiliki kesempatan untuk mengevaluasi Pilar 1 yang telah diimplementasikan. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan Pilar 1.

"Masih ada kesempatan untuk mereviu batasan scope tadi sehingga nanti tidak hanya terhadap 100 perusahaan saja, akan lebih banyak perusahaan yang memang ada hak pemajakan yang bisa kami hitung," ujarnya.

Seperti diketahui, hanya perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR20 miliar dan profitabilitas di atas 10% saja yang tercakup dalam Pilar 1. Dengan ketentuan tersebut, diperkirakan sekitar 100 perusahaan multinasional saja yang tercakup.

Selanjutnya, hanya 25% dari residual profit yang berhak dipajaki oleh yurisdiksi-yurisdiksi pasar. Menurut Mekar, mendapatkan 25% dari residual profit tersebut bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, masih ada peluang untuk mendiskusikan itu kembali.

International Monetary Fund (IMF) sebelumnya memperkirakan tambahan penerimaan pajak yang diperoleh negara-negara berkembang di Asia seperti Indonesia dari implementasi Pilar 1 cenderung minim.

Dalam laporan IMF berjudul Digitalization and Taxation in Asia, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan India justru berpotensi kehilangan penerimaan sebesar 0,01% dari PDB atau hanya mendapatkan tambahan penerimaan yang tak terlalu tinggi dari Pilar 1. (rig)