KOTA SAMARINDA

Potensi PAD Belum Dikelola Secara Optimal

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 Agustus 2016 | 11:15 WIB
Potensi PAD Belum Dikelola Secara Optimal

SAMARINDA, DDTCNews – Postur APBD Kota Samarinda dinilai kurang sehat. Pasalnya sebagian besar pendapatannya hanya ditopang dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi menyebutkan pemangkasan dana perimbangan merupakan momentum untuk berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar daerah tidak selalu tergantung pada pusat.

(Baca: Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat)

Baca Juga:
Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

“Samarinda sebenarnya bisa menghimpun PAD hingga Rp 1 triliun. Saya rasa angka itu bisa didapatkan. Tentu saja jika semua potensi daerah bisa dikelola dengan baik,” ujar Siswadi.

Siswadi memprediksi kondisi ini akan terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk mengantisipasi hal itu, daerah dipaksa harus bisa memaksimalkan semua potensi untuk meningkatkan PAD.

Banyak sektor potensial yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah, seperti sektor parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), izin mendirikan bangunan (IMB) dan sebagainya. “Perlu adanya pendataan yang lebih rapi dan terarah. Jika semua itu dijalankan, saya optimis PAD akan meningkat drastis,” katanya.

Baca Juga:
Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Menurut Siswadi, dikutip dari samarinda.prokal.co, letak Kota Samarinda sangat strategis karena berada di antara kota besar lainnya di Kaltim, seperti Bontang, Sangata, Muara Badak, dan Balikpapan.

"Seharusnya Samarinda, diarahkan menjadi tempat destinasi yang nyaman bagi pengunjung. Selain mereka sering lalu lintas, juga harus ada penyedian fasilitas pendukung lainnya," jelasnya.

Siswadi mengakui langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong anggaran untuk daerah menjadi suatu keharusan. Hal ini dikarenakan anjloknya harga minyak mentah dunia, batu bara, dan komoditas lainnya. "Ketika secara global terjadi penurunan, maka akan berimbas juga ke daerah," pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini