KOTA SAMARINDA

Potensi PAD Belum Dikelola Secara Optimal

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 Agustus 2016 | 11:15 WIB
Potensi PAD Belum Dikelola Secara Optimal

SAMARINDA, DDTCNews – Postur APBD Kota Samarinda dinilai kurang sehat. Pasalnya sebagian besar pendapatannya hanya ditopang dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi menyebutkan pemangkasan dana perimbangan merupakan momentum untuk berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar daerah tidak selalu tergantung pada pusat.

(Baca: Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat)

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

“Samarinda sebenarnya bisa menghimpun PAD hingga Rp 1 triliun. Saya rasa angka itu bisa didapatkan. Tentu saja jika semua potensi daerah bisa dikelola dengan baik,” ujar Siswadi.

Siswadi memprediksi kondisi ini akan terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk mengantisipasi hal itu, daerah dipaksa harus bisa memaksimalkan semua potensi untuk meningkatkan PAD.

Banyak sektor potensial yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah, seperti sektor parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), izin mendirikan bangunan (IMB) dan sebagainya. “Perlu adanya pendataan yang lebih rapi dan terarah. Jika semua itu dijalankan, saya optimis PAD akan meningkat drastis,” katanya.

Baca Juga:
Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Menurut Siswadi, dikutip dari samarinda.prokal.co, letak Kota Samarinda sangat strategis karena berada di antara kota besar lainnya di Kaltim, seperti Bontang, Sangata, Muara Badak, dan Balikpapan.

"Seharusnya Samarinda, diarahkan menjadi tempat destinasi yang nyaman bagi pengunjung. Selain mereka sering lalu lintas, juga harus ada penyedian fasilitas pendukung lainnya," jelasnya.

Siswadi mengakui langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong anggaran untuk daerah menjadi suatu keharusan. Hal ini dikarenakan anjloknya harga minyak mentah dunia, batu bara, dan komoditas lainnya. "Ketika secara global terjadi penurunan, maka akan berimbas juga ke daerah," pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan