KOTA SAMARINDA

Potensi PAD Belum Dikelola Secara Optimal

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 Agustus 2016 | 11:15 WIB
Potensi PAD Belum Dikelola Secara Optimal

SAMARINDA, DDTCNews – Postur APBD Kota Samarinda dinilai kurang sehat. Pasalnya sebagian besar pendapatannya hanya ditopang dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Wakil Ketua DPRD Samarinda Siswadi menyebutkan pemangkasan dana perimbangan merupakan momentum untuk berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar daerah tidak selalu tergantung pada pusat.

(Baca: Tjip Ismail: Bukan Zamannya Bergantung Pada Pusat)

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

“Samarinda sebenarnya bisa menghimpun PAD hingga Rp 1 triliun. Saya rasa angka itu bisa didapatkan. Tentu saja jika semua potensi daerah bisa dikelola dengan baik,” ujar Siswadi.

Siswadi memprediksi kondisi ini akan terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk mengantisipasi hal itu, daerah dipaksa harus bisa memaksimalkan semua potensi untuk meningkatkan PAD.

Banyak sektor potensial yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah, seperti sektor parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), izin mendirikan bangunan (IMB) dan sebagainya. “Perlu adanya pendataan yang lebih rapi dan terarah. Jika semua itu dijalankan, saya optimis PAD akan meningkat drastis,” katanya.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Menurut Siswadi, dikutip dari samarinda.prokal.co, letak Kota Samarinda sangat strategis karena berada di antara kota besar lainnya di Kaltim, seperti Bontang, Sangata, Muara Badak, dan Balikpapan.

"Seharusnya Samarinda, diarahkan menjadi tempat destinasi yang nyaman bagi pengunjung. Selain mereka sering lalu lintas, juga harus ada penyedian fasilitas pendukung lainnya," jelasnya.

Siswadi mengakui langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong anggaran untuk daerah menjadi suatu keharusan. Hal ini dikarenakan anjloknya harga minyak mentah dunia, batu bara, dan komoditas lainnya. "Ketika secara global terjadi penurunan, maka akan berimbas juga ke daerah," pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN