AMERIKA SERIKAT

Populasi Mobil Listrik Makin Banyak, Pajak Bahan Bakar Bakal Dihapus

Redaksi DDTCNews | Selasa, 14 September 2021 | 14:30 WIB
Populasi Mobil Listrik Makin Banyak, Pajak Bahan Bakar Bakal Dihapus

Ilustrasi.

CALIFORNIA, DDTCNews - Pemerintah AS tengah mempertimbangkan untuk menerapkan pungutan pengguna jalan (user fee) menggantikan pajak bahan bakar kendaraan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan penerimaan pajak.

Departemen Energi AS memperkirakan sebanyak 15 juta kendaraan listrik bakal mengaspal di jalan pada 2030. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak terhadap penerimaan pajak, padahal setoran dari pajak dibutuhkan untuk membiayai perbaikan jalan.

“Saya pikir membiayai sistem jalan raya dengan biaya pengguna jalan adalah ide yang sangat bagus. Pajak bahan bakar tidak berfungsi lagi. Kita perlu menerapkan biaya pengguna,” kata Randa O’Toole, analisis kebijakan publik Cato Institute, Selasa (14/09/2021).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Seperti dilansir northbaybusinessjournal.com, pungutan akan dikenakan bagi komuter jarak jauh yang berkendara hingga 30 mil—90 mil dalam sekali jalan. Nanti, akan ada teknologi yang melacak jarak tempuh pengemudi melalui perangkat GPS dan terhubung ke dalam port kendaraan.

Berdasarkan sensus AS dalam studi demografi 2019, terdapat 4,5 juta penduduk yang termasuk dalam kategori komuter jarak jauh atau super. Di San Fransisco Bay Area, terdapat 60% komuter super yang tinggal dalam zona 30 hingga 90 mil.

Departemen Transportasi California pun melakukan serangkaian studi mengenai basis penerapan biaya pengguna jalan. Mereka juga akan melakukan studi terkait dengan jumlah mil yang dikendarai oleh pengendara di negara bagian tersebut.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sementara itu, Pemerintah AS akan mendanai program biaya pengguna jalan berbasis vehicle-miles-travelled (VMT). Kemudian, dana akan ditempatkan kepada California sebagai negara bagian yang akan mengelola program biaya pengguna tersebut.

Penerimaan dari pungutan pengguna akan dipakai untuk membiayai perbaikan jalan di kota dan kabupaten. Menurut studi Cato Institute,pemerintah daerah secara kolektif menghabiskan US$46 miliar untuk mensubsidi biaya perbaikan pada 2019. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

16 September 2021 | 10:42 WIB

Wah kebijakan yang menarik dari Pemerintah USA. Semakin banyaknya populasi kendaraan listrik dalam jangka panjang berdampak pada menurunnya konsumsi BBM sehingga perlu instrumen pajak lain untuk mengamankan penerimaan negara.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra