PMK Baru, Surat Paksa Bisa Diumumkan Lewat Situs Resmi DJP

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan memutuskan untuk menambah cara pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023.

Melalui PMK 61/2023, surat paksa dapat diumumkan melalui cara lain, yakni melalui situs resmi Ditjen Pajak (DJP) atas situs lainnya.

"Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengumumkan melalui situs resmi DJP atau situs lain yang ditunjuk oleh pejabat," bunyi Pasal 18 ayat (3) PMK 61/2023, dikutip Senin (19/6/2023).

Cara lain ini ditempuh dalam hal penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usahanya, atau tempat kedudukannya.

Selain diumumkan lewat situs resmi DJP atau situs resmi lainnya, surat paksa juga dapat diberitahukan lewat penempelan surat paksa di kantor pejabat yang menerbitkan surat paksa atau diumumkan melalui media massa.

Untuk diketahui, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa adalah instrumen penagihan pajak yang diatur berdasarkan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Sebelum menerbitkan surat paksa, DJP akan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran guna menagih utang pajak. Surat teguran diterbitkan setelah lewat waktu 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran utang pajak.

Bila dalam waktu 21 hari sejak surat teguran disampaikan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajak, DJP menerbitkan dan memberitahukan surat paksa kepada penanggung pajak.

Dalam hal setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, DJP dapat melakukan penyitaan atas aset milik penanggung pajak.

Aset sitaan bakal dilelang bila utang pajak tidak kunjung dilunasi dalam waktu 14 hari sejak tanggal dilaksanakannya penyitaan.

PMK 61/2023 diundangkan pada 12 Juni 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya PMK 61/2023 maka KMK 85/2002, PMK 23/2006, dan PMK 189/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (sap)