PMK 5/2022

PMK Baru! Insentif Pajak Mobil Akhirnya Diperpanjang Hingga September

Dian Kurniati | Selasa, 08 Februari 2022 | 12:41 WIB
PMK Baru! Insentif Pajak Mobil Akhirnya Diperpanjang Hingga September

Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/2022. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/2022 yang mengatur pemberian insentif PPnBM mobil ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini.

Dalam bagian pertimbangan PMK 5/2022, disebutkan insentif PPnBM mobil DTP diperpanjang untuk menjaga momentum pemulihan sektor otomotif nasional. Insentif itu diberikan selama 9 bulan, mulai dari Januari hingga September 2022.

"Untuk mendukung kelangsungan sektor industri otomotif nasional…, perlu dukungan pemerintah berupa kebijakan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2022," bunyi pertimbangan PMK 5/2022.

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Merujuk pada Pasal 2 PMK 5/2022, terdapat 2 kelompok kendaraan bermotor yang dapat memperoleh insentif PPnBM DTP, yaitu mobil berkapasitas silinder 1.200 cc atau 1.500cc seharga Rp200 hingga Rp250 juta dan mobil tipe low cost green car (LCGC) seharga paling mahal Rp200 juta.

Mobil yang memperoleh insentif PPnBM DTP disyaratkan harus memenuhi jumlah pembelian lokal (local purchase) paling sedikit 80%. Kemudian, PMK tersebut juga mengatur besaran insentif atas kendaraan tertentu.

Kendaraan tipe LCGC yang menurut PP 74/2021 dikenakan PPnBM 3%, diberikan insentif dengan besaran yang berbeda setiap kuartal. Pada kuartal I/2021, insentif diberikan 100% sehingga pembeli membayar pajak 0%.

Baca Juga:
DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Pada kuartal II/2022, besaran insentif turun menjadi 66,6% sehingga pembeli hanya dikenakan tarif PPnBM sebesar 1%. Kemudian, pada kuartal III/2022, besaran insentif turun menjadi 33,3% sehingga pembeli dikenakan tarif PPnBM sebesar 2%.

Untuk mobil berkapasitas hingga 1.500 cc seharga Rp200-Rp250 juta yang dikenakan pajak 15%, insentif atau diskon yang diberikan sebesar 50% pada kuartal I/2022 sehingga pembeli hanya dikenai tarif PPnBM sebesar 7,5%.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [pada 2 Februari 2022]," bunyi Pasal 13 PMK 5/2022. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT