PMK AEoI Terbit, Menkeu Siap Hadiri Pertemuan di Paris

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan RI berencana akan menghadiri OECD Ministerial Ccouncil Meeting di Paris beberapa hari mendatang. Hal itu dalam rangka penandatanganan instrumen multilateral terkait penerapan Base Erotion Profit Shifting (BEPS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penandatanganan tersebut akan dilakukan pada 7 Juni 2017 yang bertujuan untuk memutakhirkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

“Pemutakhiran P3B dalam rangka mengurangi kemungkinan masih terjadinya praktik penghindaran pajak yang kerap dilakukan oleh perusahaan multinasional. Sekaligus ada pertemuan dengan Direktur Center for Tax Policy and Analysis OECD terkait kesiapan legislasi domestik Indonesia,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (5/6).

Menurutnya pertemuan dengan Direktur OECD tersebut sebagai bentuk bukti Indonesia tidak menggugurkan komitmen dalam implementasi pertukaran data dan informasi perbankan secara otomatis pada antar negara maupun domestik.

Pasalnya, Indonesia bisa dimasukkan ke dalam kategori non-cooperative jurisdiction pada G20 Leaders Summit di Jerman pada bulan Juli mendatang. Maka dari itu, pemerintah berupaya keras untuk mempersiapkan berbagai hal untuk bisa segera ikut serta dalam pertukaran data tersebut.

Penerapan standar anti BEPS dan AEoI semakin membuktikan Indonesia memiliki komitmen yang sejalan dengan semangat global untuk memerangi pelarian pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun individu superkaya.

Kecurangan pajak seperti pelarian dan pengelakan pajak menggerus kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai program pembangunan dan belanja sosial yang berakibat pada semakin tingginya tingkat kesenjangan dan ketidakadilan sosial.

Saat ini, keterbukaan akses informasi keuangan global dan domestik sudah termaktub dalam Perppu No.1 Tahun 2017. Perppu 1/2017 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/2017 yang akan meningkatkan basis data sehingga bisa semakin menggali potensi pajak yang sebenarnya. (Amu)