PM Jepang Shinzo Abe Lengser, Kebijakan Pajak Jadi Pertanyaan

JAKARTA, DDTCNews - Calon-calon Perdana Menteri (PM) Jepang pengganti PM yang baru saja lengser, Shinzo Abe, memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah kebijakan pajak Jepang ke depan.

Salah satu calon kuat PM Jepang yang merupakan mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba mempertimbangkan untuk merombak ulang kebijakan pajak yang diluncurkan oleh Abe, terutama terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Perekonomian dan daya beli masyarakat kelas bawah tertekan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kita perlu membahas kembali kebijakan PPN dalam rangka menciptakan pembagian beban PPN yang proporsional antarkelompok masyarakat," ujar Ishiba seperti dikutip Rabu (2/9/2020).

Meski demikian, Ishiba mengatakan pemerintah masih perlu mencari sumber pendanaan baru sebelum memangkas tarif PPN, baik itu melalui peningkatan beban pajak bagi wajib pajak badan ataupun melalui reformasi kebijakan terkait dengan kesejahteraan (welfare reform).

"PPN memang menjanjikan penerimaan pajak yang stabil. Namun, pemerintah perlu menimbang ulang kebijakan PPN dalam rangka meningkatkan disposable income masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ishiba sebagaimana dikutip oleh straittimes.com.

Calon kuat PM Jepang yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida memiliki pertimbangan lain terkait dengan perubahan kebijakan PPN.

Dia menilai PPN merupakan sumber pembiayaan yang penting untuk mendanai program kesejahteraan sosial Jepang. "Pemangkasan tarif PPN berpotensi menambah beban yang ditanggung oleh perusahaan kecil dan menengah," kata Ishida.

Seperti diketahui, Pemerintah Jepang pada masa Abe telah meningkatkan tarif PPN dua kali, yakni dari 5% menjadi 8% pada 2014 dan naik lagi menjadi 10% pada Oktober 2019 lalu. Kebijakan ini mendorong perekonomian Jepang ke dalam resesi bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Akibatnya, seperti dilansir asia.nikkei.com, banyak tokoh partai petahana Liberal Democratic Party (LDP) menyuarakan pemangkasan tarif PPN untuk memulihkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. (Bsi)