PKP Wajib Bikin Laporan Realisasi PPN DTP Mobil Listrik, Ini Aturannya

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak yang menyerahkan kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai roda empat dan KBL berbasis baterai bus—yang PPN-nya ditanggung pemerintah (DTP)—untuk tahun anggaran 2023 wajib membuat laporan realisasi.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) PMK 38/2023, laporan realisasi PPN DTP tersebut berupa faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 6 ayat (4) huruf b PMK 38/2023 yang dilaporkan dalam SPT masa PPN.

“Pelaporan dan pembetulan SPT masa PPN…untuk masa pajak April 2023 hingga masa pajak Desember 2023 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat 31 Januari 2024,” bunyi Pasal 7 ayat (2) PMK 38/2023, dikutip pada Minggu (16/4/2023).

Sebagai informasi, Insentif PPN DTP ini diberikan hanya untuk kendaraan yang diregistrasi sebagai KBL baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KBL berbasis baterai yang memperoleh fasilitas PPN DTP harus memenuhi kriteria nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yakni 40% untuk KBL roda 4 tertentu, 40% untuk KBL bus tertentu, serta 20%-40% untuk KBL bus tertentu.

KBL yang memenuhi kriteria nilai TKDN untuk memperoleh insentif PPN DTP akan ditetapkan oleh menteri perindustrian.

PPN yang terutang atas penyerahan KBL roda 4 dan bus tertentu sebesar 11% dari harga jual. PPN DTP atas penyerahan KBL roda 4 dan bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN minimum 40% akan diberikan sebesar 10% dari harga jual.

Sementara itu, PPN DTP atas penyerahan KBL bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai TKDN sebesar 20% hingga kurang dari 40% akan diberikan sebesar 5% dari harga jual.

"PPN yang ditanggung pemerintah…diberikan untuk masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023," bunyi Pasal 5 PMK 38/2023. (rig)