Petronas Bayar Pajak Rp6,9 Triliun ke Sarawak

KUALA LUMPUR, DDTCNews—Perusahaan minyak nasional Petronas setuju membayar sekitar RM2 miliar atau setara dengan Rp6,9 triliun pajak penjualan kepada Negara Bagian Sarawak, setelah mencapai penyelesaian atas perselisihan mengenai pengelolaan minyak dan gas.

Petronas dan Pemerintah Sarawak membuat pernyataan bersama yang sepakat bekerja sama mengembangkan industri migas di Sarawak. Petronas setuju membatalkan permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkannya membayar pajak.

“Petronas akan melanjutkan negosiasi dengan Sarawak untuk memungkinkan keterlibatan lebih aktif oleh pemerintah negara bagian dalam peluang investasi di industri migas negara berdasarkan persyaratan komersial,” ungkap pernyataan tersebut, Jumat (8/5/2020).

Sebagai imbalan atas perjanjian Petronas untuk menyelesaikan pembayaran pajak tersebut, Pemerintah Sarawak secara bertahap akan menurunkan tarif pajak penjualan 5% yang dikenakan pada perusahaan minyak, termasuk Petronas.

Januari tahun lalu, Pemerintah Sarawak mengenakan pajak penjualan 5% untuk minyak Petronas di bawah Undang-undang Pajak Penjualan 1998. Namun, Petronas menolak dan mengatakan itu tidak konstitusional, hingga mengakibatkan tindakan hukum pemerintah negara bagian terhadapnya.

Pada 13 Maret 2020, Pengadilan Tinggi Kuching memutuskan Sabah dan Sarawak memiliki hak di bawah Konstitusi Federal untuk mengenakan pajak penjualan pada produk minyak bumi.

Pernyataan Petronas bahwa pajak penjualan negara bagian Sarawak otomatis batal dan tidak berlaku. Dengan demikian, semua perjanjian antara Pemerintah Sarawak dan Petronas dalam Petroleum Development Act 1974 masih berlaku.

“Petronas masih diakui sebagai perusahaan minyak nasional yang memperoleh otoritas penuh mengatur pengembangan migas gas di negara ini.”

Kepala Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan penyelesaian bersama hari ini antara Pemerintah Sarawak dan Petronas berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) menandai tonggak penting bagi pemerintah negara bagian dan federal.

“Saya percaya ini akan menciptakan lingkungan bisnis dan investasi yang lebih stabil, mendorong sektor migas di negara bagian. Kami berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah federal dan Petronas untuk menyelesaikan masalah terkait lain,” katanya seperti dilansir freemalaysiatoday.

Sarawak dan Sabah telah memperjuangkan lebih banyak bagian pendapatan dari Petronas. Tahun lalu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia tidak dapat memenuhi permintaan Sabah dan Sarawak untuk meningkatkan royalti yang dibayarkan oleh Petronas menjadi 20%. (Bsi)