KEBIJAKAN KEPABEANAN

Perusahaan Punya Double Status Mita-AEO, Penetapan Mita Bisa Dicabut

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 31 Januari 2024 | 15:00 WIB
Perusahaan Punya Double Status Mita-AEO, Penetapan Mita Bisa Dicabut

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Status mitra utama (Mita) Kepabeanan bisa dicabut apabila perusahaan yang bersangkutan juga mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (Authorized Economic Operator/AEO).

Pencabutan tersebut dilakukan guna menghindari perusahaan yang memiliki 2 status, yaitu sebagai Mita Kepabeanan dan AEO. Hal ini merupakan ketentuan baru yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/2023.

“Direktur atas nama dirjen menerbitkan keputusan dirjen mengenai pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan, dalam hal MITA Kepabeanan ... telah mendapatkan pengakuan sebagai AEO," demikian bunyi pasal tersebut, dikutip pada Selasa (30/1/2024).

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Selain karena mendapat pengakuan AEO, terdapat 5 alasan lain yang membuat ketetapan Mita Kepabeanan dicabut. Pertama, mengajukan permohonan pencabutan keputusan dirjen mengenai penetapan sebagai Mita Kepabeanan.

Kedua, tidak menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal bukti pengiriman surat pembekuan. Ketiga, mendapat surat pembekuan penetapan sebagai Mita Kepabeanan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 2 tahun terakhir.

Keempat, dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang­-undangan. Kelima, tidak memenuhi persyaratan kepatuhan yang menjadi dasar penetapan sebagai Mita Kepabeanan dan/atau melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan pajak.

Baca Juga:
DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Pencabutan penetapan sebagai Mita Kepabeanan akan dilakukan melalui keputusan dirjen bea dan cukai. Keputusan dirjen mengenai pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan itu diterbitkan dengan menggunakan contoh format dalam Lampiran huruf J PMK 128/2023.

Sebagai informasi, Mita Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Perusahaan yang ditetapkan sebagai Mita Kepabeanan dapat memperoleh beragam perlakuan khusus.

Namun, penetapan perusahaan sebagai Mita Kepabeanan tidak sembarangan. Sebab, penetapan tersebut hanya diberikan terhadap perusahaan yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu di antaranya adalah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi atas peraturan kepabeanan.

Baca Juga:
Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Mita Kepabeanan dan AEO pada dasarnya sama-sama merupakan pengakuan DJBC terhadap perusahaan yang memiliki kepatuhan yang sangat baik. Perusahaan yang menyandang predikat baik sebagai Mita Kepabeanan maupun AEO sama-sama akan mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

Perbedaan yang paling mencolok di antara Mita Kepabeanan dan AEO adalah untuk menjadi AEO perusahaan bisa secara aktif mengajukan diri, sedangkan Mita merupakan penunjukan/penetapan dari DJBC. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Selasa, 28 Januari 2025 | 13:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai?

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi