PROMOSI INVESTASI

Perusahaan Ini akan Tanam Rp1,3 Triliun di Kendal Jateng

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 September 2016 | 16:30 WIB
Perusahaan Ini akan Tanam Rp1,3 Triliun di Kendal Jateng Menteri Perindustrian Airlangga Hartato bersama perwakilan Jiangsu Dongqun Investment Holding Group Co., Ltd, Tiongkok. (Foto: Kemenperin)

JAKARTA, DDTCNews – Hasil kunjungan kerja pemerintah ke Tiongkok mulai membuahkan hasil. Salah satu perusahaan asal Tiongkok yakni, Jiangsu Dongqun Investment Holding Group Co., Ltd, berminat menginvestasikan dana senilai US$100 juta atau Rp1,3 triliun untuk membangun industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengaku telah menggelar pertemuan dengan jajaran manajemen Jiangsu Dongqun Investment Holding Group Co., Ltd di Tiongkok guna membahas rencana investasi itu lebih lanjut.

“Kami meminta kepada mereka agar dapat melakukan kerja sama dengan local partner,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/9).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Airlangga menawarkan kepada mereka opsi lokasi investasi, salah satunya Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah. Dia menilai lahan di KIK ini masih tersedia cukup luas, selain itu tenaga kerjanya juga terampil.

Menurutnya, pihak Jiangsu Dongqun Investment Holding Group Co., Ltd sempat menanyakan tentang insentif investasi dan ketersediaan energi bagi industri TPT.

Menjawab pertanyaan itu, Airlangga menjelaskan pemerintah Indonesia berkomitmen memangkas aturan-aturan yang bisa menghambat perkembangan industri dan bisnis dalam negeri melalui 13 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

“Pemerintah juga tengah mengkaji penurunan harga gas yang kompetitif bagi industri, termasuk untuk sektor TPT. Hal ini untuk meningkatkan daya saing industri tersebut,” tambahnya.

Di samping itu bagi industri yang memenuhi syarat berkesempatan untuk mendapatkan insentif khusus seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk bagi industri tertentu dalam rangka investasi.

Sejauh ini, perusahaan Tiongkok lainnya seperti China Railway Construction Corporation (CRCC) juga telah sepakat berinvestasi di Indonesia. CRCC merupakan industri yang bergerak di sektor manufaktur dan jasa konstruksi kereta cepat, jembatan, terowongan dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja