VIETNAM

Pertimbangkan Kinerja Industri, Penerapan Cukai Game Online Ditunda

Dian Kurniati | Senin, 14 Agustus 2023 | 15:30 WIB
Pertimbangkan Kinerja Industri, Penerapan Cukai Game Online Ditunda

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam mengumumkan tidak akan menerapkan cukai game online dalam waktu dekat.

Pemerintah menyatakan penundaan penerapan cukai game online dilakukan karena mempertimbangkan kinerja industri yang sedang berupaya untuk tumbuh. Kebijakan ini diambil berdasarkan kesepakatan Komite Tetap Pemerintah.

"Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengurangi potensi dampak negatif dari permainan ini," bunyi pengumuman Kantor Pemerintah (Government Office/Văn phòng Chính phủ), dikutip pada Senin (14/8/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Tidak hanya soal penundaan implementasi cukai, komite juga mendorong kementerian dan badan terkait harus meningkatkan upaya kolaboratif serta mengoptimalkan mekanisme hukum untuk mengatasi tantangan terkait dengan game online. Mekanisme hukum ini misalnya menyangkut perizinan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan berupaya menjadikan video game online sebagai objek cukai. Kebijakan ini rencananya akan dimasukkan dalam revisi UU Pajak Konsumsi Khusus.

Kemenkeu menilai game online dapat menimbulkan masalah kesehatan dan sosial pada masyarakat. Meski demikian, wacana kebijakan ini ramai ditolak oleh pengusaha dan masyarakat.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Pengenaan cukai dinilai akan berdampak buruk pada perkembangan bisnis game online di Vietnam. Kebijakan diperkirakan dapat menurunkan permintaan sehingga menyebabkan kerugian serius pada produsen dan penerbit game legal.

Di sisi lain, pengenaan cukai juga juga berpotensi membuat game online legal makin sulit bersaing dengan produk ilegal, terutama dari luar negeri.

Statistik mengungkapkan sepanjang 2021-2022, penggunaan game online ilegal dari luar negeri memiliki porsi hampir 30%. Selain merugikan industri game legal, fenomena ini juga menyebabkan kerugian bagi negara.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Wakil Menteri Informasi dan Komunikasi Phan Tam menyatakan wacana cukai game online perlu dikaji secara hati-hati. Dalam pandangannya, cukai ini hanya akan efektif diterapkan pada perusahaan di dalam negeri sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi industri lokal.

"Pengenaan cukai pada game online justru dapat mendorong perusahaan lokal untuk memindahkan operasi mereka ke luar negeri, seperti Singapura yang memiliki kebijakan pajak menguntungkan, lalu menawarkan produknya ke Vietnam," ujarnya dilansir vietnamnews.vn.

Dia menambahkan larinya industri game lokal ke luar negeri bakal menyebabkan kerugian besar bagi negara. Selain melemahkan aktivitas ekonomi, hal ini juga akan menyebabkan hilangnya pendapatan pajak dari industri game online yang sedang berkembang. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN