AKSES INFORMASI KEUANGAN

Perppu 1/2017 Pertajam Kewenangan Ditjen Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Mei 2017 | 10:57 WIB
Perppu 1/2017 Pertajam Kewenangan Ditjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak masih memiliki keterbatasan dalam mengelola data seluruh wajib pajak di Indonesia. Hal ini menjadi celah wajib pajak untuk tetap bisa menyimpan hartanya di luar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Ditjen Pajak mengatakan keterbatasan atau tumpulnya kewenangan Ditjen Pajak tersebut menyebabkan sulitnya otoritas pajak memungut pajak atas harta yang disimpan wajib pajak.

"Kami punya data-data itu, tetapi dalam hal memverifikasi datanya itu belum mampu. Meski data atas harta tersebut berasal dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Hanya saja untuk memungut pajaknya itu yang belum bisa, jadi seperti tumpul," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Senin (29/5).

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Berdasarkan data wajib pajak yang telah dikumpulkan, Sri menegaskan wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak besar. Meski sudah jelas, otoritas pajak masih belum bisa memungut pajak kepada wajib pajak terkait mengingat masih belum adanya ketentuan yang memperkuat Ditjen Pajak.

Menurut Sri Mulyani, tumpulnya kemampuan Ditjen Pajak pun terjadi di dalam negeri disebabkan oleh adanya kerahasiaan perbankan yang telah diatur dalam undang-undang perbankan. Dalam hal ini, Ditjen Pajak hanya bisa membuka akses perbankan melalui perizinan beberapa pintu terlebih dulu.

Karena itu, Mantan Pejabat Bank Dunia itu menekankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 diberlakukan untuk mengatasi lemahnya kemampuan Ditjen Pajak. Sehingga Ditjen Pajak bisa menggali potensi wajib pajak lebih jauh lagi.

Ke depannya, Ditjen Pajak sudah tidak perlu lagi meminta perizinan terlebih dulu untuk memeriksa rekening wajib pajak. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6