Permohonan SKB PPh Atas Warisan Tak Kunjung Dijawab KPP, Harus Gimana?

JAKARTA, DDTCNews - Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan sebagai objek PPh. Pembebasan PPh ini juga berlaku terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.

Namun, pengecualian dari PPh tersebut baru bisa terjadi apabila wajib pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari KPP terdaftar.

"Permohonan untuk memperoleh SKB PPh ... diajukan tertulis oleh orang pribadi atau badan [atau ahli waris] yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke KPP tempatnya terdaftar atau bertempat tinggal," bunyi Pasal 4 Perdirjen Pajak PER-30/PJ/2009, dikutip pada Rabu (12/4/2023).

Setelah permohonan SKB diajukan, KPP akan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak surat permohonan disampaikan secara lengkap. Namun, apabila dalam 3 hari KPP tidak kunjung memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

"Kepala KPP harus menerbitkan SKB PPh paling lama 2 hari kerja terhitung berakhirnya jangka waktu [3 hari yang sebelumnya]," bungi PER-30/PJ/2009.

Tapi perlu dicatat, ada perubahan ketentuan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak KEP-178/PJ/2020, jangka waktu penyampaian keputusan atas SKB PPh diperpanjang menjadi 15 hari.

"Terhadap pelayanan administrasi perpajakan berdasarkan PMK, Perdirjen, dan/atau Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak yang mengatur jangka waktu penyelesaian paling lama 1 hari atau paling lama 7 hari kerja, jangka waktunya diperpanjang menjadi paling lama 15 haru kerja ...," bunyi Bagian Kedua KEP-178/PJ/2020.

Dengan demikian, wajib pajak yang sempat mengajukan permohonan SKB PPh perlu menunggu lebih lama. Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja belum direspons, bukan berarti permohonan akan otomatis dikabulkan seperti yang termuat dalam PER-30/PJ/2009.

"Jangka waktu penyelesaiannya diperpanjang menjadi paling laman 15 hari sejak permohonan diterima lengkap," cuit contact center DJP saat menjawab pertanyaan netizen.

Meski dibuat guna merespons situasi pandemi Covid-19, peraturan mengenai perpanjangan penyelesaian pelayanan administrasi pajak ini masih berlaku sampai saat ini.

Penjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan netizen yang mengeluhkan surat permohonan SKB PPh atas warisan miliknya tak kunjung direspons oleh KPP. Wajib pajak tersebut menyampaikan surat permohonan secara lengkap tertanggal 5 April 2023. Namun, hingga 12 April 2023 pihak KPP belum memberikan persetujuan.

Ingat, permohonan SKB PPh perlu disampaikan dengan dilampiri dengan surat pernyataan pembagian waris. (sap)

Min @kring_pajak Selamat pagi, saya Evan dari Sidoarjo. Saya telah mengajukan Permohonan SKB Pph Waris, sejak tgl 5 April 2023 namun hingga saat ini belum ada keputusan. Berarti permohonan saya harus dikabulkan Karena belum juga diputuskan setelah melebihi 3 hari kerja. pic.twitter.com/vbjKkWeINb
— Evan Agung Junio (@palingevan) April 12, 2023