Perluas Basis Pajak, DJP Andalkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) tetap akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak pada tahun depan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ekstensifikasi dilakukan dengan cara menambah jumlah wajib pajak aktif. Dia menambahkan langkah tersebut sudah dilakukan otoritas pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

"Penguatan basis pajak atau perluasan basis pajak yang dilakukan basisnya adalah ekstensifikasi. Menambah wajib pajak aktif dan wajib pajak baru," katanya, dikutip pada Selasa (28/5/2024).

Sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kebijakan teknis pajak pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah akan menambah jumlah wajib pajak serta melakukan edukasi guna mengubah perilaku kepatuhan pajak.

Intensifikasi dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi serta penghasilan yang selama ini belum dilaporkan oleh wajib pajak kepada DJP.

"Yang selama ini belum ter-record atau belum terlaporkan, kita coba akan ambil supaya mereka dapat melaporkan dengan benar," ujar Suryo.

Intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan atas pembayaran pada tahun berjalan dan melakukan pengujian kepatuhan hingga penegakan hukum atas pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

Merujuk pada KEM-PPKF 2025, penguatan basis pajak pada tahun depan juga akan dilakukan lewat penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pengawasan pada wajib pajak orang kaya (high wealth individual), wajib pajak grup, wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi, dan wajib pajak yang bergerak pada sektor ekonomi digital.

Kerja sama perpajakan internasional serta digital forensic juga akan dimanfaatkan guna mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahun depan.

Sebagai informasi, rasio perpajakan pada tahun depan ditargetkan 10,09% - 10,29% dari PDB. Target tersebut lebih rendah dibandingkan dengan yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebesar 11,2% - 12%. (rig)