KMK 540/2020

Perincian Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Periode November 2020

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
Perincian Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Periode November 2020

JAKARTA, DDTCNews – Salah satu substansi perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang masuk dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja adalah terkait dengan skema sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga.

Perubahan itu membuat besaran sanksi bunga per bulan kini tidak lagi dikenakan dengan tarif tetap sebesar 2%. Namun, kini tarif sanksi bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah uplift factor sesuai dengan tingkat kesalahan wajib pajak dan dibagi 12.

Uplift factor tersebut mulai dari 0% sampai dengan 15% tergantung pada tingkat kesalahan wajib pajak dan tersebar pada beberapa pasal. Selain mengubah besaran sanksi administrasi berupa bunga, UU Cipta Kerja juga mengubah besaran imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak.

Baca Juga:
Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Sebelumnya, besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2% dan tidak diatur batasan maksimal penghitungan bulan. Namun, kini besaran imbalan bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan ditentukan oleh menteri keuangan dibagi 12 dan dikenakan maksimal 24 bulan.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merilis KMK 540/2020. Melalui KMK tersebut, untuk pertama kalinya, Sri Mulyani menetapkan tarif bunga per bulan untuk sanksi bunga dan imbalan bunga sesuai amanat UU KUP yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

“Menetapkan tarif bunga per bulan yang digunakan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pemberian imbalan bunga terhadap pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi diktum pertama KMK tersebut, dikutip pada Senin (30/11/2020).

Baca Juga:
DDTC Rilis Buku SDSN UU KUP, PPh, dan PPN Terbaru Versi Bahasa Inggris

Tarif bunga per bulan dalam KMK tersebut menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Simak artikel ‘Skema Baru Sanksi Administrasi Berlaku, DJP Susun Ketentuan Pembetulan’.

Terdapat 4 tarif bunga untuk sanksi administrasi yaitu mulai dari 0,57% sampai dengan 1,82%. Perincian tarif bunga per bulan atas sanksi bunga pajak periode 2 November 2020 - 30 November 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.


Sumber: UU Cipta Kerja dan KMK 540/2020 (diolah)

Baca Juga:
Uji Materiil Pengurangan, Pembatalan, Gugatan Pajak Lanjut Pekan Depan

Besaran tarif bunga per bulan dalam KMK tersebut bervariasi karena sudah merupakan hasil dari perhitungan tarif bunga per bulan dengan formula suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah dengan uplift factor dari masing-masing pasal dan dibagi 12.

Sementara itu, tarif bunga untuk dasar pemberian imbalan bunga ditetapkan sebesar 0,57%. Rincian tarif per bulan atas imbalan bunga pajak periode 2 November 2020 - 30 November 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.


Sumber: UU Cipta Kerja dan KMK 540/2020 (diolah)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 11:30 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Jumat, 20 Desember 2024 | 18:33 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Uji Materiil Pengurangan, Pembatalan, Gugatan Pajak Lanjut Pekan Depan

Sabtu, 14 Desember 2024 | 11:45 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Rilis Buku SDSN UU KUP, PPh, dan PPN Terbaru! Download di Sini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra