KMK 540/2020

Perincian Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Periode November 2020

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
Perincian Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Periode November 2020

JAKARTA, DDTCNews – Salah satu substansi perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang masuk dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja adalah terkait dengan skema sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga.

Perubahan itu membuat besaran sanksi bunga per bulan kini tidak lagi dikenakan dengan tarif tetap sebesar 2%. Namun, kini tarif sanksi bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah uplift factor sesuai dengan tingkat kesalahan wajib pajak dan dibagi 12.

Uplift factor tersebut mulai dari 0% sampai dengan 15% tergantung pada tingkat kesalahan wajib pajak dan tersebar pada beberapa pasal. Selain mengubah besaran sanksi administrasi berupa bunga, UU Cipta Kerja juga mengubah besaran imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak.

Baca Juga:
Cek Ketentuan DPP Nilai Lain dalam UU PPN, Unduh di Sini!

Sebelumnya, besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan tarif tetap sebesar 2% dan tidak diatur batasan maksimal penghitungan bulan. Namun, kini besaran imbalan bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan ditentukan oleh menteri keuangan dibagi 12 dan dikenakan maksimal 24 bulan.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merilis KMK 540/2020. Melalui KMK tersebut, untuk pertama kalinya, Sri Mulyani menetapkan tarif bunga per bulan untuk sanksi bunga dan imbalan bunga sesuai amanat UU KUP yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

“Menetapkan tarif bunga per bulan yang digunakan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pemberian imbalan bunga terhadap pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi diktum pertama KMK tersebut, dikutip pada Senin (30/11/2020).

Baca Juga:
Masa Pelaporan SPT Tahunan Dimulai, DJP Sudah Terima 45.554 SPT

Tarif bunga per bulan dalam KMK tersebut menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Simak artikel ‘Skema Baru Sanksi Administrasi Berlaku, DJP Susun Ketentuan Pembetulan’.

Terdapat 4 tarif bunga untuk sanksi administrasi yaitu mulai dari 0,57% sampai dengan 1,82%. Perincian tarif bunga per bulan atas sanksi bunga pajak periode 2 November 2020 - 30 November 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.


Sumber: UU Cipta Kerja dan KMK 540/2020 (diolah)

Baca Juga:
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Januari 2025, Simak Perinciannya

Besaran tarif bunga per bulan dalam KMK tersebut bervariasi karena sudah merupakan hasil dari perhitungan tarif bunga per bulan dengan formula suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah dengan uplift factor dari masing-masing pasal dan dibagi 12.

Sementara itu, tarif bunga untuk dasar pemberian imbalan bunga ditetapkan sebesar 0,57%. Rincian tarif per bulan atas imbalan bunga pajak periode 2 November 2020 - 30 November 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.


Sumber: UU Cipta Kerja dan KMK 540/2020 (diolah)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Januari 2025 | 13:01 WIB PUBLIKASI DDTC

Cek Ketentuan DPP Nilai Lain dalam UU PPN, Unduh di Sini!

Selasa, 07 Januari 2025 | 10:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Masa Pelaporan SPT Tahunan Dimulai, DJP Sudah Terima 45.554 SPT

Kamis, 02 Januari 2025 | 10:00 WIB KMK 19/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Januari 2025, Simak Perinciannya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!