Peredaran Rokok Ilegal 6,87%, Potensi Penerimaan Rp15 Triliun Hilang

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat tingkat peredaran rokok ilegal pada 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%. Angka itu menunjukkan ada potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp15,01 triliun.

Guna menekan peredaran rokok ilegal pada tahun ini, DJBC menggencarkan pengawasan melalui unit vertikalnya. Pengawasan ini juga melibatkan instansi lain. Bea Cukai Magelang misalnya, menggandeng Kejaksaan Negeri Purworejo untuk melakukan penegakan hukum. Lalu, Bea Cukai Belawan bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Belawan.

“Jadi dengan kerja sama ini, kami berupaya agar penerimaan maksimal dan masyarakat terhindar dari perdaran barang ilegal,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar, dikutip pada Sabtu (20/7/2024).

Sepanjang kuartal I/2024, DJBC telah melaksanakan 11.194 penindakan. Dari kegiatan tersebut, nilai barang hasil penindakannya mencapai Rp1,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pelaksanaan penindakan oleh DJBC tersebut tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, penindakan tersebut utamanya dilaksanakan terhadap barang kena cukai (BKC) yang dikategorikan ilegal.

Hingga April 2024, penindakan terhadap hasil tembakau ilegal mencapai 50,2% atau sekitar 4.000 penindakan. Dari penindakan ini, barang hasil penindakannya berupa 220 juta batang rokok dengan nilai Rp311 miliar.

Beberapa modus yang biasa dilakukan dalam peredaran rokok ilegal tersebut antara lain BKC yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu, pita cukai bekas, salah peruntukan, dan salah personifikasi. (sap)