Perdana Menteri Ini Peringatkan Pelaku Usaha untuk Patuh Pajak

PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet meminta seluruh pelaku usaha untuk dapat mematuhi semua peraturan yang berlaku di wilayahnya, termasuk dalam hal membayar pajak.

Manet mengatakan pemerintah berkomitmen mendukung sektor swasta untuk mengembangkan bisnisnya di Kamboja. Namun, pemerintah juga berharap pelaku usaha dapat patuh melaksanakan kewajibannya.

"Meningkatkan kepatuhan berarti mengikuti prinsip, rencana, prosedur, hukum, peraturan, dan kontrak. Meningkatkan kepatuhan ini akan menciptakan ketertiban, transparansi, serta lingkungan bisnis yang lebih jelas dan mudah," katanya, dikutip pada Senin (13/5/2024).

Manet menuturkan pemerintah saat ini tengah berupaya menarik lebih banyak investasi dari perusahaan lokal dan luar negeri. Pemerintah juga melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan daya saing investasi Kamboja.

Menurutnya, kepercayaan antara negara dan sektor swasta bakal berdampak pada penciptaan iklim usaha yang stabil.

Dia menilai beberapa pelaku usaha menganggap isu kepatuhan tergolong sensitif. Namun, ia meminta pelaku usaha tidak membandingkannya dengan ‘kucing yang memburu tikus’ karena pemerintah tidak menunggu untuk mengambil tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh swasta.

Sementara itu, Direktur Centre for Policy Studies Chan Sophal menilai pemerintah perlu menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha sehingga tingkat kepatuhan pajak meningkat. Menurutnya, kepatuhan akan otomatis tumbuh jika melaku pelaku usaha diperlakukan adil.

Untuk itu, sambungnya, pemerintah juga perlu mengatur perlakuan pajak yang adil pada semua sektor ekonomi di Kamboja.

"Sayang, pelaku usaha yang sepenuhnya patuh membayar pajak tinggi biasanya sulit untuk menjaga harga barang atau jasa tetap rendah ketimbang perusahaan yang tidak atau sebagian patuh," ujarnya seperti dilansir phnompenhpost.com.

Senada, Wakil Presiden Kamar Dagang Kamboja Lim Heng setuju keadilan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Menurutnya, penegakan kepatuhan secara adil akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan negara. (rig)