INGGRIS

Perdana Menteri Ini Ingin Ada Pajak Minuman Kemasan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 Januari 2018 | 10:05 WIB
Perdana Menteri Ini Ingin Ada Pajak Minuman Kemasan

LONDON, DDTCNews – Perdana Menteri Inggris Theresa May tengah mempertimbangkan penerapan pajak atas pembelian air dalam kemasan yang menggunakan plastik. Langkah ini bagian dari rencana pemerintah untuk mengatasi krisis limbah plastik.

“Pembeli bisa dipaksa untuk membayar pajak sebesar £5 (Rp90.000) untuk pembelian satu botol plastik minuman sekali pakai,” kata Theresa May, Minggu (7/1).

Menurutnya, rencana pengenaan pajak ini menyasar produk botol plastik seperti botol air minum dalam kemasan dan minuman ringan lainnya. Wacana kebijakan ini tidak lain untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat Inggris.

Baca Juga:
Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

“Orang sering kali memikirkan masalah lingkungan dan bertanya-tanya apakah pemerintah dapat mempengaruhi hal tersebut,” ungkap PM Inggris tersebut.

Sebelumnya, pada tahun 2015 Inggris juga sudah menerapkan pajak untuk penggunaan kantong plastik dan jumlahnya pun sama sebesar £5 untuk setiap kantong plastik. Hasilnya pun tergolong sukses untuk menekan penggunaan kantong plastik dalam gaya hidup masyarakat Inggris.

“Jika anda hanya melihat satu hal yang telah kami lakukan pada tahun 2015 dengan biaya £5 untuk penggunaan kantong plastik. Sebenarnya saat ini kita mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 9 miliar kantong plastik,” papar May dilansir telegraph.co.uk.

Baca Juga:
Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Perubahan perilaku tersebut dikonfirmasi dengan data yang dirilis oleh Tesco, perusahaan ritel di Inggris. Data itu menyebutkan bahwa penerapan pajak untuk penggunaan kantong plastik membuat masyarakat beralih dengan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Selain pengenaan pajak botol plastik, upaya pelestarian lingkungan hidup lainnya masuk rencana pemerintah. Gelontoran dana sebesar £5,7 juta untuk perluasan hutan nasional yang membentang sejauh 120 mil atau 193 km dari Bradford, Leeds hingga ke Manchaster dan berakhir di Liverpool.(Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Selasa, 29 Oktober 2024 | 09:55 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?