INGGRIS

Perdana Menteri Ini Ingin Ada Pajak Minuman Kemasan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 Januari 2018 | 10:05 WIB
Perdana Menteri Ini Ingin Ada Pajak Minuman Kemasan

LONDON, DDTCNews – Perdana Menteri Inggris Theresa May tengah mempertimbangkan penerapan pajak atas pembelian air dalam kemasan yang menggunakan plastik. Langkah ini bagian dari rencana pemerintah untuk mengatasi krisis limbah plastik.

“Pembeli bisa dipaksa untuk membayar pajak sebesar £5 (Rp90.000) untuk pembelian satu botol plastik minuman sekali pakai,” kata Theresa May, Minggu (7/1).

Menurutnya, rencana pengenaan pajak ini menyasar produk botol plastik seperti botol air minum dalam kemasan dan minuman ringan lainnya. Wacana kebijakan ini tidak lain untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat Inggris.

Baca Juga:
Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

“Orang sering kali memikirkan masalah lingkungan dan bertanya-tanya apakah pemerintah dapat mempengaruhi hal tersebut,” ungkap PM Inggris tersebut.

Sebelumnya, pada tahun 2015 Inggris juga sudah menerapkan pajak untuk penggunaan kantong plastik dan jumlahnya pun sama sebesar £5 untuk setiap kantong plastik. Hasilnya pun tergolong sukses untuk menekan penggunaan kantong plastik dalam gaya hidup masyarakat Inggris.

“Jika anda hanya melihat satu hal yang telah kami lakukan pada tahun 2015 dengan biaya £5 untuk penggunaan kantong plastik. Sebenarnya saat ini kita mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 9 miliar kantong plastik,” papar May dilansir telegraph.co.uk.

Baca Juga:
Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Perubahan perilaku tersebut dikonfirmasi dengan data yang dirilis oleh Tesco, perusahaan ritel di Inggris. Data itu menyebutkan bahwa penerapan pajak untuk penggunaan kantong plastik membuat masyarakat beralih dengan kantong belanja yang ramah lingkungan.

Selain pengenaan pajak botol plastik, upaya pelestarian lingkungan hidup lainnya masuk rencana pemerintah. Gelontoran dana sebesar £5,7 juta untuk perluasan hutan nasional yang membentang sejauh 120 mil atau 193 km dari Bradford, Leeds hingga ke Manchaster dan berakhir di Liverpool.(Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Selasa, 29 Oktober 2024 | 09:55 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini