Perbanyak Devisa Pariwisata, BI & Pemerintah Sepakati 6 Strategi Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati enam langkah strategis untuk mendorong penerimaan devisa pariwisata tahun ini. Kemudahan akses infrastruktur menjadi kunci untuk menghimpun devisa wisatawan mancanegara.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keenam poin tersebut menjadi pembahasan inti dalam rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI pada Senin (18/03/2019). Faktor peningkatan amenitas untuk fasilitas bagi wisatawan menjadi roh utama rapat koordinasi kali ini.

“Ini merupakan wujud komitmen bersama pemerintah dan BI dalam mendorong pengembangan pariwisata, terutama terkait upaya meningkatkan penerimaan devisa pariwisata,” katanya di Kantor BI, Senin (18/3/2019).

Perry lantas menjabarkan enam poin yang menjadi strategi utama. Pertama, mempercepat beberapa proyek infrastruktur seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta, runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapid exit taxiwayBandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata.

Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut, menurutnya, dapat meningkatkan aksesibilitas dan memperbanyak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Kedua, mendorong pengembangan atraksi wisata. Strategi kedua ini dilakukan dengan mengembangkan pariwisata di daerah perbatasan dan atraksi wisata ke arah quality tourism. Ini dilakukan dengan menetapkan kapasitas daya dukung (carrying capacity) di daerah destinasi wisata.

Ketiga, meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata. Poin ini menjadi kunci Indonesia agar dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Pengembangan aspek ini akan dilakukan dalam beberapa kegiatan.

Salah satu kegiatannya adalah percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di Danau Toba dan Borobudur. Selin itu, BI akan memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) dan kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA).

Keempat, memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara. Kegiatan ini dilakukan dengan promosi digital dan pengembangan promo paket wisata.

Kelima, mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata. Keenam, menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan (MMK) dan membentuk forum MKK Daerah.

“Itu semua merupakan strategi jangka pendek, Rapat koordinasi juga menyepakati untuk tetap melanjutkan komitmen pengembangan destinasi wisata dalam jangka menengah panjang mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan SDM,” Perry.

Dalam kesempatan itu, BI bersama Kemenko Maritim dan Kementerian Pariwisata melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk membentuk Sekretariat Bersama sebagai strategi akselerasi pencapaian target devisa pariwisata. (kaw)