LITERATUR PAJAK

Peraturan Perpajakan DDTC Kini Bisa Diakses Tanpa Perlu Daftar Akun

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 15 Juni 2024 | 08:00 WIB
Peraturan Perpajakan DDTC Kini Bisa Diakses Tanpa Perlu Daftar Akun

JAKARTA, DDTCNews – Untuk memberikan akses informasi lebih luas dan inklusif, pembaca kini dapat membuka kanal Peraturan Pajak dan UU Perpajakan Konsolidasi pada platform Perpajakan DDTC tanpa tanpa perlu login atau memiliki akun terlebih dahulu.

Sejalan dengan misi DDTC untuk mengeliminasi informasi asimetris, langkah tersebut diambil untuk mengurangi kesenjangan informasi di bidang perpajakan dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kanal Peraturan Pajak terbagi menjadi 2 kategori, yaitu peraturan pusat dan daerah. Peraturan Pajak Pusat merupakan database referensi digital yang menyediakan naskah peraturan perundang-undangan terbaru terkait dengan pajak pusat.

Baca Juga:
Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Peraturan Pajak Daerah menyediakan kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, kanal UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah undang-undang bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, dan sistematis.

Dengan akses yang lebih mudah, berbagai kalangan seperti mahasiswa, akademisi, praktis perpajakan, dan masyarakat umum dapat memperoleh informasi perpajakan tanpa hambatan. Berikut cara mengakses Peraturan Pajak dan UU Perpajakan Konsolidasi di Perpajakan DDTC.

Baca Juga:
Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya
  1. Buka browser dan masukkan URL perpajakan.ddtc.co.id.
  2. Pilih menu “Sumber Hukum” pada bagian atas kiri layar.
  3. Temukan opsi dokumen Peraturan Pajak Pusat, Peraturan Pajak Daerah, atau UU Perpajakan Konsolidasi.
  4. Anda juga bisa menelusuri dokumen menggunakan Advanced Search di halaman utama.
  5. Klik judul yang diinginkan dan manfaatkan fitur-fitur yang tersedia.

DDTC berharap dapat memberi kontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang melek hukum perpajakan. DDTC juga akan terus mengembangkan platform Perpajakan DDTC dengan menambah lebih banyak konten dan fitur yang mendukung kebutuhan pengguna.

Akses dokumen peraturan perpajakan di Perpajakan DDTC melalui tautan perpajakan.ddtc.co.id. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga