PMK 48/2023

Penyerahan Emas Batangan Tak Dipungut PPN, PKP Perlu Bikin Faktur 07

Muhamad Wildan | Rabu, 17 Mei 2023 | 10:30 WIB
Penyerahan Emas Batangan Tak Dipungut PPN, PKP Perlu Bikin Faktur 07

Ilustrasi. Pramuniaga menunjukkan emas untuk investasi atau batangan Antam di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur, Kamis (10/3/2022). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Penyerahan emas batangan, baik untuk kepentingan cadangan devisa maupun selain untuk kepentingan cadangan devisa, telah ditetapkan sebagai penyerahan yang terbebas dari pengenaan PPN.

Meski demikian, pengusaha kena pajak (PKP) tetap wajib membuat faktur pajak atas penyerahan emas batangan, terutama penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa yang telah mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut berdasarkan PP 49/2022.

"Ketentuan mengenai kriteria emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut PPN sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 25 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g PP 49/2022…mulai berlaku pada 12 Desember 2022," bunyi Pasal 26 PMK 48/2023, dikutip pada Rabu (17/5/2023).

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sepanjang emas tersebut berbentuk batangan dan memiliki kadar emas paling rendah sebesar 99,99% yang dibuktikan dengan sertifikat.

Dalam hal PKP melakukan penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN maka PKP bersangkutan perlu membuat faktur pajak dengan kode faktur 07.

"Kode 07 digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah," bunyi Lampiran PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Jika PKP melakukan penyerahan emas batangan untuk cadangan devisa negara, penyerahan tersebut tidak dikenai PPN sesuai dengan Pasal 4A UU PPN.

Khusus untuk penyerahan emas batangan untuk cadangan devisa, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis