AMERIKA SERIKAT

Pengusaha Tuntut Janji Trump Pangkas Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 Desember 2016 | 15:01 WIB
 Pengusaha Tuntut Janji Trump Pangkas Pajak

WASHINGTON D.C, DDTCNews – Para pengusaha dan asosiasi pengusaha Amerika Serikat (AS) membentuk koalisi atas reformasi pajak yang adil di AS yang bernama RATE (Reforming America's Taxes Equitably). Koalisi tersebut terdiri dari 34 perusahaan dan asosiasi di AS yang menyumbang hampir sepertiga dari semua pekerja di sektor swasta.

Berdasarkan keterangan dari tax-news.com, Rabu (30/11), koalisi tersebut menulis surat yang ditujukan kepada presiden terpilih Donald Trump agar lebih fokus terhadap pemotongan tarif pajak perusahaan AS pada 2017.

“Kami sangat merasakan kerugian akibat tarif pajak perusahaan yang dikenakan 35% di AS,” ungkap pernyataan dalam surat tersebut.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Dalam surat tersebut, koalisi RATE mendesak agar presiden terpilih segera menindaklanjuti usulan kampanye yang diajukannya terkait pemotongan tarif pajak perusahaan menjadi 15%. “Menurut kami, rencana reformasi pajak tersebut akan meningkatkan perekonomian di AS,” tambahnya.

Hal tersebut menunjukkan presiden terpilih memiliki kesempatan untuk mengubah sejarah dengan memberlakukan reformasi pajak secara nyata sehingga dapat mendorong perekonomian di AS.

Baru-baru ini, kabar mengenai perusahaan-perusahaan di AS yang tidak membayar kewajiban pajaknya menjadi topik utama dalam pemberitaan. Koalisi RATE menangkis pemberitaan tersebut, pada kenyataannya perusahaan yang tergabung dalam koalisi RATE mengatakan mereka telah membayar pajak rata-rata sebesar 32,5%.

Koalisi RATE berharap agar otoritas pajak di AS dapat membantu menyukseskan reformasi pajak yang diharapkan akan segera diterapkan, membantu menciptakan perpajakan yang lebih baik, adil dan pro terhadap pertumbuhan ekonomi. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR