INGGRIS

Pengembang Permainan GTA Tak Bayar Pajak 10 Tahun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Juli 2019 | 11:32 WIB
Pengembang Permainan GTA Tak Bayar Pajak 10 Tahun

Ilustrasi. 

EDINBURGH, DDTCNews – Rockstar North, pengembang permainan Grand Theft Auto (GTA) yang berbasis di Edinburgh, tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir. Padahal perusahaan ini menghasilkan miliaran pendapatan untuk perusahaan induknya Take-Two Interactive.

Hal ini terungkap dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh lembaga thinktank TaxWatch UK. Lembaga riset ini memperkirakan laba operasi Rockstar Games – yang mencakup Rockstar North – sebesar 4 miliar pound sterling (sekitar Rp68,5 triliun) antara 2013 hingga 2019.

“Dalam kurun waktu tersebut perusahaan game ini menghasilkan miliaran pendapatan untuk perusahaan induknya. Perusahaan justru tidak membayar pajak dan mengklaim keringanan pajak lebih dari 42 juta pound sterling (sekitar Rp719,8 miliar),” berikut cuplikan laporan TaxWatch UK, seperti dikutip pada Selasa (30/7/2019).

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

Pada 2013 hingga 2019 perusahaan ini merilis game Grand Theft Auto V (GTA V) dan Red Dead Redemption 2. GTA V telah terjual lebih dari 100 juta kopi dan menjadikannya salah satu produk hiburan paling menguntungkan sepanjang masa.

Keuntungan yang diraup senilai 1 miliar pound sterling (sekitar Rp17,2 triliun) dalam tiga hari pertama penjualan pada 2013. Menurut laporan pendapatan Take-Two, salah satu komponen GTA V yaitu GTA Online juga telah menghasilkan pendapatan ratusan juta.

Adapun keringanan pajak didapatkan dari fasilitas yang diterapkan pemerintah pada 2014 untuk mendukung industri permainan di Inggris dengan kucuran dana sebesar 5 miliar pound sterling (sekitar Rp85,7 triliun). Sebagian besar penerima keringanan pajak ini terdiri dari pengembang kecil dan menengah.

Baca Juga:
Negara Ini Bebaskan Pajak untuk Pengusaha Beromzet hingga Rp1 Miliar

Untuk mendapat keringanan pajak, permainan yang sedang dikembangkan harus lulus tes budaya yang dikelola oleh British Film Institute. Kriteria utama kelulusannya adalah permainan itu memberikan kontribusi signifikan pada kebudayaan Inggris.

Kontribusi tersebut berupa kewajiban untuk permainan memperoleh setidaknya 16 dari 31 poin yang dikaitkan dengan karakter Inggris dan mempromosikan keanekaragaman budaya. GTA V, sebuah permainan satiris memenuhi syarat pada 2015.

Laporan TaxWatch UKmenyebut situasi itu tidak masuk akal dan menimbulkan pertanyaan tentang Rockstar Games dan bagaimana alokasi laba Take-Two. Penerapan yang tepat untuk keringanan pajak video game juga dipertanyakan.

Baca Juga:
PMK 81/2024 Perinci Ketentuan Bukti Potong PPh atas Penjualan Saham

Laporan itu juga menyebut Take-Two tampaknya percaya hampir 100% laba harus mengalir ke perusahaan induk dan manajemen senior yang berbasis di AS. Sementara itu, nyaris tidak ada keuntungan yang mengalir kembali ke perusahaan di Inggris yang terlibat dalam pembuatan atau penjualan permainan.

Dilansir The Guardian, George Turner, Direktur TaxWatch, mengatakan hal ini sangat keterlaluan karena wajib pajak Inggris diminta untuk membayar puluhan juta pound sterling untuk subsidi kepada para pengembang GTA. Padahal, mereka telah menghasilkan pendapatan miliaran dollar.

“Pemerintah Inggris harus segera memeriksa alokasi keringanan pajak untuk industri game,” katanya. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?