INGGRIS

Pengembang Permainan GTA Tak Bayar Pajak 10 Tahun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Juli 2019 | 11:32 WIB
Pengembang Permainan GTA Tak Bayar Pajak 10 Tahun

Ilustrasi. 

EDINBURGH, DDTCNews – Rockstar North, pengembang permainan Grand Theft Auto (GTA) yang berbasis di Edinburgh, tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir. Padahal perusahaan ini menghasilkan miliaran pendapatan untuk perusahaan induknya Take-Two Interactive.

Hal ini terungkap dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh lembaga thinktank TaxWatch UK. Lembaga riset ini memperkirakan laba operasi Rockstar Games – yang mencakup Rockstar North – sebesar 4 miliar pound sterling (sekitar Rp68,5 triliun) antara 2013 hingga 2019.

“Dalam kurun waktu tersebut perusahaan game ini menghasilkan miliaran pendapatan untuk perusahaan induknya. Perusahaan justru tidak membayar pajak dan mengklaim keringanan pajak lebih dari 42 juta pound sterling (sekitar Rp719,8 miliar),” berikut cuplikan laporan TaxWatch UK, seperti dikutip pada Selasa (30/7/2019).

Baca Juga:
Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Pada 2013 hingga 2019 perusahaan ini merilis game Grand Theft Auto V (GTA V) dan Red Dead Redemption 2. GTA V telah terjual lebih dari 100 juta kopi dan menjadikannya salah satu produk hiburan paling menguntungkan sepanjang masa.

Keuntungan yang diraup senilai 1 miliar pound sterling (sekitar Rp17,2 triliun) dalam tiga hari pertama penjualan pada 2013. Menurut laporan pendapatan Take-Two, salah satu komponen GTA V yaitu GTA Online juga telah menghasilkan pendapatan ratusan juta.

Adapun keringanan pajak didapatkan dari fasilitas yang diterapkan pemerintah pada 2014 untuk mendukung industri permainan di Inggris dengan kucuran dana sebesar 5 miliar pound sterling (sekitar Rp85,7 triliun). Sebagian besar penerima keringanan pajak ini terdiri dari pengembang kecil dan menengah.

Baca Juga:
Perusahaan Baru Berdiri Merugi, Bebas Pemotongan PPh?

Untuk mendapat keringanan pajak, permainan yang sedang dikembangkan harus lulus tes budaya yang dikelola oleh British Film Institute. Kriteria utama kelulusannya adalah permainan itu memberikan kontribusi signifikan pada kebudayaan Inggris.

Kontribusi tersebut berupa kewajiban untuk permainan memperoleh setidaknya 16 dari 31 poin yang dikaitkan dengan karakter Inggris dan mempromosikan keanekaragaman budaya. GTA V, sebuah permainan satiris memenuhi syarat pada 2015.

Laporan TaxWatch UKmenyebut situasi itu tidak masuk akal dan menimbulkan pertanyaan tentang Rockstar Games dan bagaimana alokasi laba Take-Two. Penerapan yang tepat untuk keringanan pajak video game juga dipertanyakan.

Baca Juga:
WP Bisa Terima Bukti Potong Unifikasi secara Langsung di DJP Online

Laporan itu juga menyebut Take-Two tampaknya percaya hampir 100% laba harus mengalir ke perusahaan induk dan manajemen senior yang berbasis di AS. Sementara itu, nyaris tidak ada keuntungan yang mengalir kembali ke perusahaan di Inggris yang terlibat dalam pembuatan atau penjualan permainan.

Dilansir The Guardian, George Turner, Direktur TaxWatch, mengatakan hal ini sangat keterlaluan karena wajib pajak Inggris diminta untuk membayar puluhan juta pound sterling untuk subsidi kepada para pengembang GTA. Padahal, mereka telah menghasilkan pendapatan miliaran dollar.

“Pemerintah Inggris harus segera memeriksa alokasi keringanan pajak untuk industri game,” katanya. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Jumat, 18 Oktober 2024 | 17:00 WIB KONSULTASI PAJAK

Perusahaan Baru Berdiri Merugi, Bebas Pemotongan PPh?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Bisa Terima Bukti Potong Unifikasi secara Langsung di DJP Online

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:39 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Suami Kena PHK, Istri (Karyawati) Bisa Peroleh Tambahan PTKP Keluarga

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN