INGGRIS

Pengembang Permainan GTA Tak Bayar Pajak 10 Tahun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Juli 2019 | 11:32 WIB
Pengembang Permainan GTA Tak Bayar Pajak 10 Tahun

Ilustrasi. 

EDINBURGH, DDTCNews – Rockstar North, pengembang permainan Grand Theft Auto (GTA) yang berbasis di Edinburgh, tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir. Padahal perusahaan ini menghasilkan miliaran pendapatan untuk perusahaan induknya Take-Two Interactive.

Hal ini terungkap dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh lembaga thinktank TaxWatch UK. Lembaga riset ini memperkirakan laba operasi Rockstar Games – yang mencakup Rockstar North – sebesar 4 miliar pound sterling (sekitar Rp68,5 triliun) antara 2013 hingga 2019.

“Dalam kurun waktu tersebut perusahaan game ini menghasilkan miliaran pendapatan untuk perusahaan induknya. Perusahaan justru tidak membayar pajak dan mengklaim keringanan pajak lebih dari 42 juta pound sterling (sekitar Rp719,8 miliar),” berikut cuplikan laporan TaxWatch UK, seperti dikutip pada Selasa (30/7/2019).

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Pada 2013 hingga 2019 perusahaan ini merilis game Grand Theft Auto V (GTA V) dan Red Dead Redemption 2. GTA V telah terjual lebih dari 100 juta kopi dan menjadikannya salah satu produk hiburan paling menguntungkan sepanjang masa.

Keuntungan yang diraup senilai 1 miliar pound sterling (sekitar Rp17,2 triliun) dalam tiga hari pertama penjualan pada 2013. Menurut laporan pendapatan Take-Two, salah satu komponen GTA V yaitu GTA Online juga telah menghasilkan pendapatan ratusan juta.

Adapun keringanan pajak didapatkan dari fasilitas yang diterapkan pemerintah pada 2014 untuk mendukung industri permainan di Inggris dengan kucuran dana sebesar 5 miliar pound sterling (sekitar Rp85,7 triliun). Sebagian besar penerima keringanan pajak ini terdiri dari pengembang kecil dan menengah.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk mendapat keringanan pajak, permainan yang sedang dikembangkan harus lulus tes budaya yang dikelola oleh British Film Institute. Kriteria utama kelulusannya adalah permainan itu memberikan kontribusi signifikan pada kebudayaan Inggris.

Kontribusi tersebut berupa kewajiban untuk permainan memperoleh setidaknya 16 dari 31 poin yang dikaitkan dengan karakter Inggris dan mempromosikan keanekaragaman budaya. GTA V, sebuah permainan satiris memenuhi syarat pada 2015.

Laporan TaxWatch UKmenyebut situasi itu tidak masuk akal dan menimbulkan pertanyaan tentang Rockstar Games dan bagaimana alokasi laba Take-Two. Penerapan yang tepat untuk keringanan pajak video game juga dipertanyakan.

Baca Juga:
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

Laporan itu juga menyebut Take-Two tampaknya percaya hampir 100% laba harus mengalir ke perusahaan induk dan manajemen senior yang berbasis di AS. Sementara itu, nyaris tidak ada keuntungan yang mengalir kembali ke perusahaan di Inggris yang terlibat dalam pembuatan atau penjualan permainan.

Dilansir The Guardian, George Turner, Direktur TaxWatch, mengatakan hal ini sangat keterlaluan karena wajib pajak Inggris diminta untuk membayar puluhan juta pound sterling untuk subsidi kepada para pengembang GTA. Padahal, mereka telah menghasilkan pendapatan miliaran dollar.

“Pemerintah Inggris harus segera memeriksa alokasi keringanan pajak untuk industri game,” katanya. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji