PELAYANAN BEA CUKAI

Pengawasan Beberapa Kantor Bea Cukai Dialihkan, Ternyata Ini Alasannya

Dian Kurniati | Selasa, 30 Mei 2023 | 15:00 WIB
Pengawasan Beberapa Kantor Bea Cukai Dialihkan, Ternyata Ini Alasannya

Bea Cukai Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengalihkan tanggung jawab pengawasan terhadap beberapa kantor pelayanan bea dan cukai di daerah.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pengalihan tanggung jawab pengawasan kantor menjadi bagian dari rencana reorganisasi instansi vertikal DJBC. Melalui upaya ini, diharapkan pelayanan kepabeanan dan cukai kepada pengguna jasa makin efisien.

"[Pengalihan tanggung jawab pengawasan ini] untuk mengakomodasi kebutuhan penguatan organisasi di jangka pendek seiring dengan perkembangan lingkungan strategis di bidang kepabeanan dan cukai yang sifatnya dinamis," katanya, Selasa (30/5/2023).

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Nirwala mengatakan reorganisasi instansi vertikal DJBC terdiri atas rencana reorganisasi jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Menurutnya, peralihan wilayah kerja kantor merupakan bagian dari rencana reorganisasi DJBC untuk mengakomodasi kebutuhan penguatan organisasi di jangka pendek.

Pada Januari 2023 lalu, DJBC mengalihkan tanggung jawab pengawasan atas Kantor Bea Cukai Bekasi dan Kantor Bea Cukai Cikarang dari Kanwil Bea Cukai Jawa Barat kepada Kanwil Bea Cukai Jakarta. Peralihan tanggung jawab atas kedua kantor ini dilakukan untuk pemerataan beban kerja antarkanwil.

Kemudian pada pekan lalu, DJBC baru saja meresmikan pengalihan tanggung jawab pengawasan atas Kantor Bea Cukai Teluk Bayur dari sebelumnya di bawah Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) menjadi pengawasan Kanwil Bea Cukai Riau. Pengalihan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari sisi jarak, waktu, dan biaya.

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Dia menjelaskan kehadiran kantor wilayah juga dapat dioptimalkan dalam mendukung pengawasan secara efektif, pelayanan dan fasilitas yang prima sehingga pada akhirnya juga berdampak terhadap optimalisasi penerimaan negara.

Peralihan wilayah kerja Kantor Bea Cukai Teluk Bayur juga diharapkan akan meningkatkan kualitas koordinasi dengan mitra kerja dan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

"Termasuk memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam memperoleh pelayanan yang optimal," ujarnya.

Baca Juga:
Menkes Malaysia Ungkap Peran Cukai dalam Mereformulasi Minuman Manis

Peresmian pengalihan pengawasan Kantor Bea Cukai Teluk Bayur menjadi di bawah Kanwil Bea Cukai Riau dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-73/BC/2023. Kantor Bea Cukai Teluk Bayur berlokasi di Padang, Sumatera Barat.

Ruang lingkup kantor bea cukai ini di antaranya Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau. Ada lebih dari 20 jenis layanan yang tersedia pada kantor bea cukai ini seperti layanan ekspor kembali barang impor, perizinan dengan fasilitas impor sementara kapal wisata asing (yacht), layanan aktivasi IMEI yang telah keluar dari kawasan pabean, dan layanan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:30 WIB BEA CUKAI KUDUS

Bea Cukai Gerebek Gudang di Jepara, Ternyata Jadi Pabrik Rokok Ilegal

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra