PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Gelar Rapat Kerja, Beberapa Rencana Strategis Dibahas

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Desember 2023 | 20:04 WIB
Pengadilan Pajak Gelar Rapat Kerja, Beberapa Rencana Strategis Dibahas

Pengadilan Pajak menyelenggarakan rapat kerja tahunan. (foto: Sekretariat Pengadilan Pajak)

JAKARTA, DDTCNews - Pengadilan Pajak menyelenggarakan rapat kerja tahunan. Kali ini tema yang diangkat adalah Pengadilan Pajak yang Independen dalam Perspektif Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2023.

Acara digelar di Aula Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Banten. Rapat kerja dibuka dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim dan dilanjutkan dengan seminar. Dalam arahannya, Ali Hakim menyampaikan akhir tahun menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi.

“Momen akhir tahun bagi suatu organisasi merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi diri dan merenungkan hal-hal penting yang terjadi di periode yang telah dilaluinya,” tulis Sekretariat Pengadilan Pajak dalam laman resminya, dikutip pada Senin (18/12/2023).

Baca Juga:
Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Ada beberapa rencana strategis Pengadilan Pajak yang dibahas pada rapat kerja tersebut. Rencana strategi situ antara lain implementasi e-tax court yang telah dicapai dengan penerbitan PER-1/PP/2023 pada 21 Juli 2023 dan mulai diterapkan pada 31 Juli 2023,

Kemudian, ada rencana strategis berupa upaya untuk menghidupkan dan menguatkan Sidang di Luar Tempat Kedudukan (SDTK) pascapandemi Covid-19 yang telah berjalan kembali setelah penetapan berakhirnya status pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023.

Adapun seminar menghadirkan narasumber Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial / Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung Astriyani. Kemudian, ada Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung Dian Rositawati.

Rapat kerja ditutup dengan dialog dan diskusi mengenai beberapa isu serta permasalahan yang terjadi di Pengadilan Pajak. Ada pula diskusi mengenai solusi atas beberapa permasalahan untuk Pengadilan Pajak ke depan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 11:30 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Banyak Sengketa Pilkada, Uji Materiil UU KUP-Pengadilan Pajak Tertunda

Jumat, 20 Desember 2024 | 19:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Koreksi DPP PPN yang Kurang Dibayar

Jumat, 13 Desember 2024 | 16:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Klaim Layanan Garansi Suku Cadang Mobil

Jumat, 13 Desember 2024 | 13:42 WIB BINUS UNIVERSITY

Profesional DDTC Edukasi Mahasiswa Soal Beracara di Pengadilan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra