KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Melambat, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Selasa, 19 Maret 2019 | 19:25 WIB
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN Kita. (foto: Twitter Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi kinerja penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun ini tercatat tumbuh melambat. Sejumlah faktor disebut-sebut penyebab utama perlambatan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak di akhir Februari mencapai Rp160,85 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 4,66% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut tercatat tumbuh melambat karena pada tahun sebelumnya mampu tumbuh 13,71%.

“[Realisasi] pajak tumbuh 4% dan kalau dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 13% artinya ada penurunan pertumbuhan,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (19/3/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan penerimaan pajak tersebut. Salah satu faktor yang memberikan andil adalah kebijakan restitusi yang dipercepat.

Kebijakan tersebut, menurutnya, bagian dari komitmen otoritas fiskal untuk membantu dunia usaha karena restitusi yang semakin dipermudah. Hal inilah yang kemudian telah berdampak penerimaan pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak (DJP).

Bila dilihat dari kinerja, kelompok PPN dan PPnBM tercatat mengalami kontraksi sebesar 10,40% di Februari 2019. Sri Mulyani menyebut kinerja itu tidak lepas dari kebijakan restitusi yang dipercepat yang memang banyak menyasar jenis pajak PPN.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Lebih lanjut, dia menilai fenomena melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Pasalnya, secara fundamental kegiatan ekonomi terus berjalan dan dibuktikan dengan kinerja jenis pajak lainnya yang tetap tumbuh.

“Penurunan pertumbuhan tidak selalu identik dengan kondisi perekonomian. Kalau dibandingkan dengan 2018 maka pertumbuhan pajak ini masih relatif oke,” tegasnya. (kaw)

Berikut rincian penerimaan pajak Januari hingga akhir Februari.

Uraian Realisasi 2018
(Rp Triliun)
Realisasi 2019 (Rp Triliun) Pertumbuhan 2018 (%) Pertumbuhan 2019 (%)
PPh Nonmigas 80,85 91,75 12,34 13,48
PPN & PPnBM 64,10 57,44 18,49 (10,40)
PBB & Pajak lainnya 0,94 1,14 (23,60) 21,51
PPh Migas 7,80 10,51 (0,89) 34,85
Jumlah Total 153,69 160,84 13,71 4,66
Jumlah Pajak Nonmigas 145,89 150,33 14,61 3,04


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari