PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Dian Kurniati | Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp69 triliun pada kuartal I/2024. Realisasi ini setara 21,5% dari target pada APBN 2024 senilai Rp321 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 4,5% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Menurutnya, kontraksi penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut antara lain karena terdampak pelemahan ekonomi global dan penurunan produksi rokok.

"[Penerimaan] bea cukai kita dalam hal ini juga tergambarkan dampaknya dari kondisi global," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Sabtu (27/4/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan realisasi cukai pada kuartal I/2024 senilai Rp53 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 6,9%. Realisasi ini juga setara dengan 21,5% dari target APBN.

Dia kemudian memerinci realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mengalami kontraksi 7,3%. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi pada November-Desember 2023 sebesar sebesar 1,7%, sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi rokok.

Sementara untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol realisasinya masing-masing tumbuh 6,6% dan 16,2%. Pertumbuhan ini terjadi sejalan dengan pertumbuhan produksi kedua barang kena cukai tersebut.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Dari sisi bea masuk, dia menjelaskan realisasinya senilai Rp11,8 triliun pada kuartal I/2024 atau setara 20,6% dari target APBN. Dibandingkan dengan periode yang sama 2023, realisasi ini minus 3,6%.

Kinerja penerimaan bea masuk antara lain dipengaruhi oleh impor bertarif 0% yang tumbuh, termasuk juga pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) yang makin meningkat. Kondisi ini mengakibatkan rata-rata tarif efektif bea masuk juga turun.

Selain itu, penerimaan bea masuk dari komoditas utama juga turun, di antaranya kendaraan roda 4 dan suku cadang, gas alam dan buatan, serta mesin penambangan dan konstruksi.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Adapun untuk bea keluar, Sri Mulyani menjelaskan realisasinya pada kuartal I/2024 senilai Rp4,2 triliun atau setara 23,7% dari target APBN. Bea keluar mampu tumbuh sebesar 37% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.

Menurutnya, penerimaan bea keluar utamanya dipengaruhi oleh ekspor tembaga yang bea keluarnya tumbuh 530,9% karena relaksasi ekspor komoditas tersebut.Sementara pada bea keluar sawit, realisasinya turun 68,8%.

"Karena harga sawit masih di bawah, yaitu sebesar US$787 per metrik ton. Untuk volume sawit juga mengalami penurunan 13,7%," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja