PENERIMAAN BEA

Penerimaan Bea Turun, Sri Mulyani Sebut Ada Efek Virus Corona

Dian Kurniati | Kamis, 20 Februari 2020 | 09:30 WIB
Penerimaan Bea Turun, Sri Mulyani Sebut Ada Efek Virus Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan mencatat penerimaan bea sepanjang Januari 2020 turun 15% menjadi Rp2,9 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan China adalah salah satu pasar terbesar ekspor impor Indonesia. Namun saat ini, ekonomi China sedang terganggu isu virus Corona, sehingga berdampak terhadap aktivitas ekspor impor mereka.

Alhasil, terganggunya geliat perdagangan Indonesia-China membuat penerimaan bea menjadi seret. Sepanjang Januari, bea masuk turun 9% menjadi Rp2,81 triliun dan c

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

"(Penerimaan bea masuk) ini sesuai dengan impor kita yang terkontraksi karena Coronavirus, menjadi negative growth di bulan Januari. Bea keluar juga kontraksi," katanya di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Selain virus Corona, lanjut Sri Mulyani, ada penyebab lainnya yang membuat penerimaan bea seret yaitu pelarangan ekspor mineral mentah nikel. Alhasil, kontraksi penerimaan bea menjadi sulit untuk dihindari.

Namun demikian, realisasi penerimaan bea bisa ditutupi oleh penerimaan cukai. Sepanjang Januari, penerimaan cukai melesat 213% menjadi Rp1,52 triliun. Dengan demikian, total penerimaan bea dan cukai menjadi Rp4,4 triliun, atau tumbuh 14%.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Selain bea, penerimaan negara dari impor lainnya juga ikut berkontraksi. PPN impor misal, turun 12% menjadi Rp11,65 triliun. Kemudian, PPh pasal 22 impor turun 7,43% menjadi Rp4,5 triliun.

Menariknya, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor justru tumbuh 2% menjadi Rp112,7 triliun.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan terus mewaspadai dampak Corona terhadap ekonomi nasional hingga beberapa bulan ke depan, termasuk perkembangan ekonomi China selaku negara terbesar ke-2 di dunia setelah AS. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?