ARAB SAUDI

Penerapan PPN Disinyalir Tekan Inflasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 April 2019 | 17:03 WIB
Penerapan PPN Disinyalir Tekan Inflasi

Salah satu toko ritel di Saudi Arabia. (Foto: Farmlandgrab.org)

RIYADH, DDTCNews – Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Arab Saudi menurun pada Maret 2019 akibat dari lesunya harga perumahan, air dan energi. Kabarnya, penerapan kebijakan pajak menjadi pemicu lesunya IHK pada 3 bulan pertama 2019.

Ekonom Senior Timur Tengah Oxford Economics Maya Senussi menjelaskan deflasi akan bertahan di Arab Saudi sepanjang 2019. Namun, pemerintah harus berupaya untuku menormalisasi deflasi tersebut dalam jangka waktu menengah.

“Saat ini sebagian besar hambatan datang dari pelemahan sektor perumahan dan utilitas, hal yang tidak unik di Arab Saudi,” paparnya seperti dilansir gulfbusiness.com, Rabu (23/4).

Baca Juga:
Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Otoritas Umum Statistik menunjukkan IHK Maret 2019 menurun 2,1% dibanding tahun sebelumnya, begitu pun pada Februari lalu yang menurun 0,1%. Sektor perumahan, air, listrik dan bahan bakar menurun 8,1% dibanding tahun sebelumnya. Sektor alas kaki dan pakaian pun turun menurun 1,5% terhadap tahun sebelumnya.

Sementara itu, sub-indeks yang mencakup restoran dan perhotelah justru mengalami peningkatan sebanyak 1,5%. Peningkatan ini juga diterima oleh sektor pendidikan, makanan dan minuman sekitar 1,2% terhadap tahun sebelumnya.

Lesunya IHK tahunan Arab Saudi pada Januari lalu merupakan yang pertama kalinya sejak 2017. Berdasarkan kabar yang beredar, hal ini merupakan dampak dari penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% sejak tahun lalu.

Baca Juga:
Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Tak hanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) pun mulai menerapkan PPN pada awal 2018. Pasca penerapan PPN, UAE mengalami penurunan IHK sebanyak 2,39% pada Januari 2019 terhadap periode sama tahun sebelumnya.

Lesunya IHK di UEA pun tercermin pada harga sewa properti yang menurun, seperti halnya Arab Saudi –negara dengan perekonomian terbesar di kawasan itu– sebagai akibat dari kelebihan pasokan real estat, serta menyebabkan banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:30 WIB KPP BADAN DAN ORANG ASING

Perkuat Pengawasan PPN PMSE, KPP Badora Kolaborasi dengan Komdigi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini