ARAB SAUDI

Penerapan PPN Disinyalir Tekan Inflasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 April 2019 | 17:03 WIB
Penerapan PPN Disinyalir Tekan Inflasi

Salah satu toko ritel di Saudi Arabia. (Foto: Farmlandgrab.org)

RIYADH, DDTCNews – Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Arab Saudi menurun pada Maret 2019 akibat dari lesunya harga perumahan, air dan energi. Kabarnya, penerapan kebijakan pajak menjadi pemicu lesunya IHK pada 3 bulan pertama 2019.

Ekonom Senior Timur Tengah Oxford Economics Maya Senussi menjelaskan deflasi akan bertahan di Arab Saudi sepanjang 2019. Namun, pemerintah harus berupaya untuku menormalisasi deflasi tersebut dalam jangka waktu menengah.

“Saat ini sebagian besar hambatan datang dari pelemahan sektor perumahan dan utilitas, hal yang tidak unik di Arab Saudi,” paparnya seperti dilansir gulfbusiness.com, Rabu (23/4).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Otoritas Umum Statistik menunjukkan IHK Maret 2019 menurun 2,1% dibanding tahun sebelumnya, begitu pun pada Februari lalu yang menurun 0,1%. Sektor perumahan, air, listrik dan bahan bakar menurun 8,1% dibanding tahun sebelumnya. Sektor alas kaki dan pakaian pun turun menurun 1,5% terhadap tahun sebelumnya.

Sementara itu, sub-indeks yang mencakup restoran dan perhotelah justru mengalami peningkatan sebanyak 1,5%. Peningkatan ini juga diterima oleh sektor pendidikan, makanan dan minuman sekitar 1,2% terhadap tahun sebelumnya.

Lesunya IHK tahunan Arab Saudi pada Januari lalu merupakan yang pertama kalinya sejak 2017. Berdasarkan kabar yang beredar, hal ini merupakan dampak dari penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% sejak tahun lalu.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Tak hanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) pun mulai menerapkan PPN pada awal 2018. Pasca penerapan PPN, UAE mengalami penurunan IHK sebanyak 2,39% pada Januari 2019 terhadap periode sama tahun sebelumnya.

Lesunya IHK di UEA pun tercermin pada harga sewa properti yang menurun, seperti halnya Arab Saudi –negara dengan perekonomian terbesar di kawasan itu– sebagai akibat dari kelebihan pasokan real estat, serta menyebabkan banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar